Jumat, 22 Februari 2008

Lumpur L Brengsek tak Kunjung Di-Brantas


Beberapa kali saya mencoba menulis postingan tentang lumpur Lapindo, tapi selalu gagal. Kemarahan saya ga bisa dibendung sehingga otak saya tak bisa diajak konsentrasi untuk menulis. Pengennya cuma memaki. Saya bener2 muak-se-muak-muaknya saat anggota sirkus itu rame2 menandatangani pernyataan bahwa lumpur Lapindo adalah sebuah bencana alam dan bukan kerusakan yang disebabkan oleh Lapindo Bran...eh, Brengsek yang harus di-Brantas.

Lalu esoknya saat sidang paripurna, yang disaksikan langsung oleh para korban lumpur Lapindo Brengsek itu, mereka bener2 cuma bersandiwara. Sebagian seolah2 sedang memperjuangkan korban, sebagian sibuk telpon2an, sebagian ngobrol ketawa ketiwi, sebagian ga peduli, dan pimpinan sidangnya ga jelas. Akhirnya keputusannya pun ga jelas, sebagian bilang kerja tim brengsek dilanjutkan [yang berarti mengakui hasil penyelidikan tim bahwa lumpur adalah bencana] dan sebagian yang lain dalam kebingungan.

Buat saya, kedua kubu ga ada bedanya. Satunya memperpanjang persoalan, satunya dengan senang hati meneruskan pekerjaan, tapi keduanya sama artinya, yakni memperpanjang waktu untuk menerima jatah lebih banyak lagi dari Lapindo Brengsek. Lapindo yang bersalah, kok negara yang harus bayar? Negara yang bayar, berarti diambil dari uang rakyat! Brengseknya yang punya Lapindo itu, sebesar apapun kesalahannya, Tuan Presiden yang Terhormat rupanya ga berani menindak apa2. Mungkin karena lagi-lagi dia akan didanai kampanyenya menuju 2009. Atau, dia masih berutang budi karena didanai pada pemilu lalu. Tidakkah memberinya jabatan menteri [yang mengacaubalaukan program 'bersih' tuan presiden] itu sudah sangat lebih dari cukup?

Yang lebih bikin muak lagi, kok Lapindo lebih mau membayar para anggota sirkus dan pemerintah untuk bikin tim ini tim itu, sidang-sidang ga jelas lainnya, ketimbang membayar ganti rugi warga? Padahal kalo dihitung-hitung, mungkin akan lebih mahal membayar tim2 yang akan memutuskan lumpur itu bencana atau bukan, ditambah lagi membayar iklan-iklan boong di media massa tentang Lapindo udah berbuat ini-itu buat korban, ketimbang membayar ganti rugi korban!!??

Para korban itu, setelah kehilangan segalanya, rumah, tanah, sekolah buat anak-anak, pabrik tempat bekerja, kini mereka setiap hari was-was tanggul jebol, setiap hari menghirup aroma busuk lumpur panas, was-was ledakan pipa minyak, was-was tanah ambrol, was-was dengan air yang tiba-tiba bisa menjadi api. Dan sampai hari ini, kehilangan mereka pada banyak hal, tak kunjung dibayar oleh Lapindo. Padahal mereka ga pernah peduli, apapun status lumpur di sana. Pokoknya DIBAYAR!
Tapi Ical, dengan Lapindo Brengseknya, rupanya lebih senang menciptakan neraka yang lebih panas di Porong sana, bahkan di seluruh negeri!



* gambar dipinjam tanpa izin dari sini

8 komentar:

Herman Saksono mengatakan...

Inilah imbas dari politik gratifikasi, sekaligus ukti kalau Indonesia belum menjadi negara Hukum.

sluman slumun slamet mengatakan...

lha yang menang di sidoarjo itu apa?
PKB? mana suaranya di senayan?
harusnya begini saja!

leksa mengatakan...

ini bukti kalo ada yang lebih pinter dari akademisi dan peneliti ...

POLITISI...

*siap2 daftar S2 ilmu politik

vendy mengatakan...

bukti bahwa Indonesia masih terlalu cepat untuk dimanja dengan sistem demokrasi

Puput mengatakan...

solusi nya bagaiamana ya kalau setiap kasus rakyat tidak selesai gini? malah mengecewakan..

T_T

Parta mengatakan...

ini karena kerakusan pemerintah..yang cuma mau ambil keuntungan yang besar tapi tidak dilihat sebab dan akibatnya... kalau sudah begini pada ngumpet semua kan para pejabat itu??

salam kenal mbak ?

mercuryfalling mengatakan...

si 'gagang telpon' itu partai apa sih ?

dudemjk mengatakan...

saya di mojokerto mbak yat, miris memang dengan keadaan tetangga sebelah. pusing mbak mikirin itu ....


Dukung saya untuk menang di kompetisi SEO tingkat dunia di seocontest2008