Bebaskan Ibu Prita, Sekarang!!!

Sejak pertama kali membaca berita tentang Ibu Prita, saya udah geraaam banget. Sepertinya makin ga ada tempat aman di negara ini. Orang curhat aja ditangkap. Setelah baca berita ini, saya semakin geram. Kok segitunya sih? Apa Prita dianggap segitu berbahayanya seperti teroris sampe harus ditahan? Apa Prita dianggap bakal melarikan diri ke luar negeri seperti koruptor sehingga harus ditahan? Apa Prita dianggap bakal memutilasi orang di sekitarnya kalo ga ditahan?

Tidakkah orang-orang yang menahan Prita itu memiliki rasa kasihan melihat anak-anak Prita yang masih kecil-kecil harus berpisah dengan ibunya? Bagaimana kalau mereka yang mengalami itu, dipisahkan dari anak-anaknya? Pernahkah pihak-pihak yang menahan Prita itu berpikir akan seperti apa anak Prita tanpa asupan ASI dari ibunya? Apakah mereka tidak berpikir, tindakan mereka memisahkan ibu-anak itu sama dengan mengancam nyawa dua orang bahkan lebih?

Prita cuma curhat. Apakah itu salah? Jika dia merasa dirugikan, kesehatannya terancam, keuangannya terancam, lalu dia mengeluh pada temannya, apakah itu salah?

Jika benar pihak lainnya mengaku profesional, apakah cara-cara menghadapi Prita tergolong profesional? Kalo semua pihak seperti rumah sakit dan lembaga penegakan hukum bertindak seperti ini saat menghadapi curhat, akan jadi apa negeri ini?

Sebagai warga yang merasa tak dipedulikan dan digusur haknya, sebagai konsumen yang merasa terancam haknya, sebagai blogger yang merasa kebebasan berpendapatnya akan makin dikebiri, sebagai perempuan dan sebagai anak yang ikut merasakan perihnya terpisah dari seorang ibu, sebagai apapun, saya mendukung bu Prita dan MENUNTUT ibu Prita DIBEBASKAN, SEKARANG! Lawan!!!

Mengapa RI 1 atau RI 2 harus dari timur?

Waktu kecil dulu, kedatangan mahasiswa yang akan melakukan praktek Kuliah Kerja Nyata (KKN) selalu menjadi momen yang dinanti. Mereka disambut melebih artis atau pejabat. Perpisahannya apalagi. Selalu diwarnai tangis haru, pelukan erat, di akhir pementasan drama anak-anak sekolah malam hari. Dan esoknya, isak tangis di tanah lapang yang berubah jadi pasar, kembali berulang. Di sana segala macam kardus berisi makanan khas buatan warga desa serta hasil kebun berupa buah dan sayur, siap diangkut ke truk milik mahasiswa.

Apa pasal? Selama di desa, mahasiswa KKN ngajarin ibu2 dan remaja putri berbagai keterampilan rumah tangga mulai dari bikin kue, masakan 'modern' dari kota, menyulam, menjahit, bikin usaha rumah tangga, dan sebagainya. Sementara untuk anak2, mereka diajari tarian, nyanyian atau pelajaran di sekolah yang tak didapat dari guru2 tua yang tak pernah ke kota dan tak pernah kuliah. Bagi bapak2, mereka diajari cara2 baru bertani. Intinya, mahasaiswa KKN itu dipandang sebagai kumpulan orang serba bisa. Mahasiswaaa...

Tak heran para kepala desa atau lurah dengan rela menjodohkan putrinya dengan mahasiswa KKN. Begitu pula dengan kembang desa, berebut mendapatkan kumbang kota. Walaupun pada akhirnya ternyata mereka dibawa kembali ke desa (lagi) tempat suaminya yang jauh dari kampungnya itu, tapi paling tidak mereka sudah memenangkan 'pertarungan' berebut manusia serba bisa.

Hal utama yang membuat warga desa menyambut mereka dengan suka cita adalah, perubahan yang dibawa mahasiswa itu. Perubahan yang dimaksud umumnya pembangunan fisiik berupa infrastruktur yang akan melancarkan akses orang desa.

Contohnya, yang saya ingat, dulu di desa tetangga yang termasuk salah satu daerah tertinggal, jalannya buruk sekali. Tak sepotong pun beraspal. Suatu hari mereka kedatangan mahasiswa KKN. Salah satu peserta KKN adalah anak gubernur Sulsel saat itu. Dalam dalam tempo dua minggu, jalan2 di desa itu diaspal semua. Ini berkat laporan si anak ke bapaknya. Cerita lain, soal jaringan listrik. Bertahun-tahun kepala desa bermohon program listrik masuk desa, tak pernah digubris. Begitu anak KKN datang, yang salah satunya juga anak pejabat, simsalabim, listrik masuk desa.

Hubungannya dengan judul?
Dari cerita ini ada garis besar yang bisa ditarik bahwa, suatu daerah akan lebih diperhatikan jika ada "oknum" pejabat yang memiliki kuasa di sana. Contoh nyata ya anak pejabat yang ikut KKN. Hanya jangka waktu dua bulan mereka berada di suatu daerah, mereka sudah bisa mengetahui kebutuhan di desa itu [mungkin juga itu adalah kebutuhannya sendiri], lalu meneruskannya ke pihak berkuasa [karena kedekatan], dan mimpi warga desa pun segera terujud.

Harus putra daerah? Oh, nggak juga. Yang penting adalah, dia tahu betul kebutuhan suatu daerah. bagaimana caranya ia tahu, jika ia tak pernah merasakan menjadi warga suatu daerah yang terkebelakang pembangunannya? Lalu, kata Anda, nanti toh ada kunjungan pejabat ke daerah. Sorry, setahu saya, ini sesuatu yang beda. Saat pejabat akan berkunjung, semua hal udah 'dibersihkan' agar segalanya tampak 'beres'. Jalanan diaspal [dan berlubang dua minggu kemudian], rumah kumuh digusur [atau memindahkan kekumuhan ke tempat yang tak terlihat]. Dengan begitu, si pejabat berpikir, apa lagi yang perlu saya benahi di sini? Kesemrawutan dan kemiskinan suudah dientaskan [padahal hanya dipindahkan ke tempat tersembunyi agar bapak senang].

Saya tidak berbicara tentang calon harus dari Sulawesi khususnya di Selatan. Wilayah timur yang saya maksud termasuk Kalimantan. Mengapa? Karena walaupun posisinya sebagian besar di barat, namun kue pembangunan, juga tak terasa di sana. Kondisinya malah lebih terkebelakang dibanding Sulsel meski jaraknya dari pusat kekuasaan di Jakarta lebih dekat. Roda pembangunan nyaris tak bergerak di sana. Apalagi kalau bicara soal Papua. Sudahlah. Harta mereka habis diangkut ke Jakarta, dijadikan sapi perah, tapi mereka tak pernah mencicipi hasil pajak yang mereka bayarkan.

Ini berdasar pengalaman saja, semoga pikiran saya tak menyesatkan. Berubah, itu pasti. Zaman saya KKN, sudah tak begitu heboh. Gegap gempita hanya datang dari murid2 saya di SD yang terletak di tengah kebun coklat (cacao). Di Musyawarah Pembangunan Desa, saya masih dianggap lebih baik jadi moderator ketimbang kepala desa tukang mabok. Sementara KKN zaman sekarang? Terakhir bulan Februari lalu yang saya dengar, mahasiswa malah berantem dengan induk semang, kepala desa dan berujung pada pengusiran mahasiswa. Sementara anak2 pejabat, tidak lagi memilih KKN ke desa tapi magang di perusahaan gede.

Pejabat RI 1 atau RI 2 atau pejabat lain yang saya tunggu adalah mereka yang dari timur, dari daerah yang nyaris tak tersentuh pembangunan. Entah dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, atau Papua. Tak soal pembangunan yang didahulukannya pada wilayah yang memiliki kedekatan hubungan dengannya. Asal warga masyarakatnya ikut merasakan dan diuntungkan oleh mereka. Tapi tentu saja bukan orang macam Abdul Hadi Djamal yang kami tunggu!

Bagaimana Memilih Manusia Bertopeng Menjadi Presiden?

Tepat di hari terakhir bulan Maret lalu, saya ditugasi menghadiri pertemuan seorang tokoh partai di kawasan pusat bisnis Jakarta. Saya pada dasarnya senang-senang saja sebab berkutat setiap hari di kantor tentu melelahkan juga. Tapi kemacetan lalu lintas di petang hari disertai hujan waktu itu ternyata jauh lebih menyebalkan ketimbang berada di kantor.

Lebih ngeselin lagi, ketika tiba di sana, di ruang yang temaram itu, si tokoh rupanya sedang memberi kuliah panjang kali lebar. Enam tahun di bangku kuliah saya mendengar ceramah yang pada kenyataannya tak pernah berlaku dalam kehidupan. Teori doang. Kebosanan saya makin bertambah karena saya nyaris hapal kalimat-kalimatnya yang setiap hari saya baca dari laporan para wartawan di mana pun dia berkampanye. Ya, tiba-tiba dia yang tadinya jenderal, yang biasa berhubungan dengan taktik, pasukan, dan darah, kini terlihat piawai bicara soal ekonomi dan pertanian.

Wajah beringas dan bau cendana-nya bener2 sudah tertutupi sekarang, Bener kata teman saya, seorang peneliti, sungguh kasihan sebagian besar orang di pelosok Yogyakarta (tempat dia meneliti), bahwa kini si tokoh lebih dikenal sebagai ekonom dan ahli pertanian. Nyaris tak ada yang tau bahwa dulunya ia orang yang tangannya berlumuran darah.

Jika di Yogya dikenal sebagai "petani", mungkin di Kalimantan ia dikenal sebagai pengusaha. Saya ingat tahun lalu ketika harus liputan tentang orangutan di bagian utara Kalimantan Timur, nyaris tak ada orang yang bisa saya temui. Mereka disibukkan menyambut Kapolda yang akan meresmikan perusahaan tambang batubara milik si tokoh tadi.

Lho? Buat saya, agak aneh jika peresmian dilakukan oleh pejabat macam Kapolda. Biasanya peresmian dilakukan oleh gubernur, menteri, wakil presiden, atau presiden sekalian. Tapi di Kalimantan Timur, mungkin memang beda. Perusahaan2 menjadi urusan polisi atau tentara. Tak heran kalau ada yang dipecat (bahasa halusnya pergantian pejabat), pasti karena tersangkut kasus kayu atau tambang. Bagi-baginya ga merata. :p

Lalu bagaimana memilih calon presiden yang tepat jika para calon begitu ambisius dan dengan rela repot mengenakan topeng berlapis-lapis agar tak dikenali ujud aslinya? Syaratnya, ya memang harus mengetahui track record-nya. Tulisan George J Aditjondro yang beredar di milis mengungkap berbagai kejahatan lingkungan yang dilakukan orang-orang yang mengaku putra Indonesia terbaik sebagai calon presiden ini.

Kesimpulannya, dari semua calon yang ada sekarang, tak ada yang layak. Termasuk si tokoh tadi yang telah menguasai lahan-lahan di Papua dan Kalimantan, menggunduli hutannya, menghabisi perut buminya, menghisap sumber hidup rakyatnya. Saat memberi kuliah di kawasan Kuningan malam itu, dengan bangga ia bilang akan membangun perkebunan aren di sana.

Habislah tanah Kalimantan, dibagi para pejabat. Sejuta hektar sawit, sejuta hektar aren, sejuta hektar hutan produksi akasia, meranti, dll. Lalu masyarakat di sana mau makan apa? Makan mentah biji batubara dan sawit, serta minum gula aren atau tuak setiap hari?

Tapi, saya mau ngomong apapun, tampaknya yang akan naik nantinya tetep aja dia lagi dia lagi.

Palestina dan Imelda

Matahari terlalu terik untuk membuat langkah saya melambat menuju kantin kantor siang tadi. Ditambah perut melilit karena lapar. Tapi di halaman parkir, pak Satpam melambaikan tangan. Haduh, laper nih, kataku dalam hati. Tapi saya samperin juga akhirnya. Di pos satpam yang sempit dan panas, duduk seorang ibu dengan anak di pangkuannya. Lengan dan betis anak di pangkuannya hanya sebesar dua jemari saya yang didempetkan. Lehernya, hanya terkulai ke kiri, kanan, depan, belakang, seperti tak bertulang.

Seketika tenggorokan saya tercekat. Sedkit menyesal karena nyaris mengabaikan panggilan Pak Satpam tadi. Lalu kutuntun si ibu dan anak di gendongannya memasuki lobi yang adem. Lalu berceritlah si ibu tentang permata hati di pangkuannya.
Dulu, anak itu bernama Imelda. Saat usia 10 bulan ia kena panas tinggi dan kejang2 lalu dilarikan ke rumah sakit. Di sana, ia dipanggil Melinda. Sebulan ia terbaring koma, tak pernah sadar. Tak ada penjelasan tentang sakitnya. Si ibu hanya diberi resep untuk ditebus dengan uang sisa penjualan rumah dan barang2nya. Macam2 obatnya, termasuk obat malaria. Dan semuanya dosis tinggi, bukan untuk anak seusia Imelda. Ketika datang rombongan pejabat dari Jakarta untuk meninjau rumah sakit, Imelda disingkirkan ke kamar tersembunyi di belakang, dekat kamar mayat.

Sebulan berlalu, si dokter memarahi mantri yang merawat Imelda karena merasa tak pernah diberitahu ada kasus. Bahkan seorang teman sekamar Imelda meninggal dalam kasus dan periode yang sama. Tak terima dimarahi, mantri pun marah pada si Ibu. Sang ibu tak mau masalah berkepanjangan, ia pun membawa pulang anaknya. Apalagi tak ada perubahan pada si anak. Ia juga tak bisa membayar uang perawatan lagi.

Saat dibawa pulang, Imelda nyaris seperti patung. Kaku. Setelah tersadar dari koma, lengan dan lututnya tak bisa lagi diluruskan. Lehernya lunglai tak bisa tegak. Ibunya mulai gila melihat kondisi anaknya. Gila dalam arti sebenarnya. Deritanya tak berakhir. Ia ditinggalkan pergi suaminya. Katanya, pemicu perceraian itu karena sakit yang diderita Imelda. Apalagi saat itu mereka tak lagi punya rumah dan barang apapun. Habis dijual untuk ongkos perawatan karena kartu berobat Keluarga Miskin (Gakin) mereka ditolak. Nama Imelda belum terdaftar.

Tak kuat menghidupi dua anak sendirian, ia pun menikah lagi. Tapi nasibnya tak berubah. Suami barunya "hanya mampu" memberinya (bakal) dua anak baru. Dan Imelda tak kunjung sembuh meski telah berganti nama menjadi Heny seperti saran orang2 di lingkungannya agar tak keberatan nama. Masih kejang2, dan tubuhnya menyusut sekecil bayi 8 bulan di usianya yang ke empat tahun!!! Gizi buruk akhirnya.

Hati saya menangis. Saya mengajak mereka ke kantin, tapi mereka tak bisa makan. Tak terbiasa makan! (apa artinya iniiiiii????) Akhirnya mereka hanya dibekali beras dan lauk pauk yang saya minta dari Bu Kantin serta sedikit sumbangan uang dari beberapa teman kantor. Dua orang teman mengantarnya pulang ke rumahnya untuk melihat dan mendokumentasikan kehidupan si ibu agar esok banyak dari kita, saya, kamu, Anda semua, yang tergerak hatinya untuk membantu mereka setelah membaca beritanya.

Besar harapan saya, nurani orang2 di sekitar kita akan tergerak. Sebab banyak contoh kedermawanan yang saya saksikan belakangan ini. Solidaritas atas nama agama dan kemanusiaan mengalir deras ke Palestina. Dari Kaltim kalau tak salah terkumpul Rp 800 juta atau Rp 500 juta, entahlah, pokoknya banyak. Dari Indonesia, sebanyak 1 juta dollar (wewww...kaya sekali kita ya). Juga ngirim tim dokter ke sana (semoga bukan dokter yang membiarkan kawan2nya Imleda meninggal yang dikirim).

Lalu tadi, di setiap perempatan, kotak2 sumbangan untuk Palestina masih diedarkan juga. Perempatan yang saya amati berada tepat di dekat lokasi kebakaran beberpa hari lalu yang menyebabkan dua orang meninggal dan keluarga lainnya masih dirawat intensif di RS karena luka bakarnya parah. Mereka tentu saja butuh uluran tangan tetangga (satu kotanya) karena harta mereka ludes terbakar. Dengan hati sungguh miris, saya bertanya apa defenisi kemanusiaan yang kita dan mereka anut saat melihat kenyataan Palestina dan Imelda di depan mata??? :(

Kado Hakim buat Janda Korban Konspirasi

Awalnya saya mau pake judul mirip dengan di kompas, Suami Terbunuh, Keadilan pun tak Dapat. Tapi itu terlalu biasa. Tidak sebanding dengan luka, kesakitan, dan ketidakadilan yang dialami Suciwati. Dia, bertahun-tahun, berjuang sendirian membesarkan dua anak, terus mencari kebenaran tentang siapa pembunuh suaminya.

Dan hari ini, majelis hakim memberinya kado akhir tahun. Membebaskan Muchdi, orang yang selama ini diyakini menjadi dalang pembunuhan Munir. Padahal, bukti2 dibeber. Empat kali percobaan pembunuhan. Hubungan telepon puluhan kali dengan Polly membicarakan rencana pembunuhan. Ada saksi-saksi. Dan sebagainya. Tapi yang dihadapi Suciwati emang sebuah tembok maha tebel. Ini soal kehormatan korps. Dijaga ribuan prajurit dalam satu komando.

Padahal seperti omongan orang2 pinter yang pernah saya tulis di sini, Munir bukanlah musuh prajurit. Munir aktivis HAM, bukan musuh tentara. Munir punya sumbangsih besar dalam pembuatan UU TNI, tapi dia bukan musuh TNI. Tesis Munir tentang militer bukan berarti dia menjadi seorang yang berbahaya bagi negara. Di banyak sejarah Munir membantu tentara. Munir paling banyak yang menyelamatkan anggota Kopassus saat disandera oleh GAM. Banyak cara dilakukan Munir. Negosiasi terutama, bahkan pernah dengan barter beras.

Jasa Munir dalam RUU TNI adalah memasukkan pasal mengenai "prajurit yang cacat atau meninggal dalam perang, layak mendapatkan kompensasi". Munir pula yang menginginkan pasal "seorang prajurit TNI yang diperintahkan komandannya dalam bertugas, tidak sesuai batas kewajaran, maka prajurit punya hak menuntut sang komandan". Apakah setelah memberikan jamian ekonomi dan hukum bagi tantama, bintara dan perwira pertama lantas Munir harus dihilangkan oleh negara? Lalu, kalau Munir punya banyak dokumen penyimpangan Dephan dan Mabes TNI, apakah nyawanya harus dicabut paksa?

Jadi, jelas, kalo ada yg musuhin Munir, pasti bukan prajurit rendahan. Dan kalo orang2 itu dibebaskan, mungkin ini simbol ketakutan negara atau Jaksa dan siapapun --seperti kata Suciwati-- sehingga mereka harus pergi dari Indonesia agar tidak lagi harus berhadapan dengan kasus ini.

Pendeknya: empat tahun menanti dan pembunuh itu sengaja tidak ditemukan. Mungkin benar apa yang tertulis di kaos istrinya, Munir Dibunuh Karena Benar. Mungkin akan lahir pepatah baru di buku pelajaran anak sekolah: Dibunuh karena benar, disanjung karena korupsi.