Minggu, 13 Juni 2010

Kenapa saya percaya dana aspirasi bakal dipake membiayai Setgab?

Kalau ada tuduhan dana aspirasi akan digunakan untuk membiayai sekretariat gabungan bersama partai koalisi, itu sesuatu yang sangaaaat wajar dan masuk akal buat saya.

Kenapa?
Semua orang tentu tak akan lupa, bagaimana kelakuan orang2 dari partai kuning si bau tai ini, dan anggota dewan sirkus gedung pantat pada umumnya. Apapun bisa disulap agar terlihat masuk akal padahal masuk kantong sendiri.

Misalnya kasus Century. Kasus ini dibuat seolah ini sebuah dosa besar Sri Mulyani sehingga Sri Mulyani dituduh maling lalu mereka mengupayakan segala jalan agar menteri keuangan itu dicongkel. Di kemudian hari ketika Sri Mulyani benar2 hengkang ke Bank Dunia, mereka lalu ngomong: ya, kita berhasil menyingkirkan si kepala batu.

Contoh lain, dalam kasus lumpur panas milik si ketua partai. Berkat kepiawaian mereka2, kasus ini akhirnya ditangani pemerintah karena semburan lumpur panas berubah penyebabnya dari kelalaian pemilik menjadi musibah nasional. Enak banget, Lapindo merusak, rakyat yang bayar kerusakan yang terjadi (dari duit APBN, yang merupakan kumpulan pungutan pajak kita2 kan?)

Kalo ada tudingan, dana aspirasi ini dikoar-koarkan untuk nutupin berita kasus pajak, ya wajar dan ga ada salahnya juga. Dan saya percaya saja. Kasus penunggakan pajak ini udah dibelok2kan kemana-mana. Dilempar ke KPC padahal itu juga perusahaan Ical. Belakangan pengakuan Gayus ke penyidik bahwa dia memang dapet duit waktu ngurusin pajak perusahaan Ical, kayaknya memang sedang butuh isu lain untuk membengkokkan kabar ini.

Dipakailah isu dana aspirasi, Rp 15 miliar per anggota DPR per tahun. Heran juga, otak mereka di dengkul kali ya? Ga ngerti fungsi mereka duduk di lembaga legislatif, yang berarti ga megang duit untuk dana (alesannya) pembangunan. Itu kerjaan eksekutif, bodoh!

Ketika peluang mendapatkan dana ini menipis, partai kuning bau tai lalu meminta dana desa Rp 1 miliar per tahun. Ini akan jauh lebih mahal. Bener2 licik. Dan bodoh. Apa mereka ga tau kalo desa itu bagian dari struktur pemerintahan yang berarti mereka punya alokasi sendiri2? Kenapa Dewan sirkus yang ngurusin?