Saya tengah berpikir bahwa blog ini tak akan lagi berisi kemarahan dan caci maki pada bobroknya negeri oleh para penguasa lalim, korup, fasis, dan segala embel2 keburukan lainnya.
Saya ingin menjadikannya monumen, pencatat, penyimpan kisah tentang suatu negeri yang tak belajar dan tak pernah jera pada arus balik sejarahnya.
Di akhir Desember 2010 dan awal Januari 2011, kisah bobrok yang layak disimpan untuk melawan lupa, masih saja soal korupsi dan kenakalan para mafia mengakali hukum.
Di PSSI, Nurdin Halid dan sekjennya, Nugroho Besoes masih mempertahankan kursi tempatnya meraup untung dari korupsi dan suap yang tak pernah habis selama APBD dan penikmat bola (buta) masih ada. Suap klub yang dapet duit APBD (yang adalah jelas duit yang dikumpulkan dari rakyat) serta duit dari tiket penonton, duit sumbangan (yang mengaku) sponsor, masih terlalu banyak untuk ditinggalkan begitu saja oleh Nurdin Halid dan kroninya.
Padahal, hasil korupsinya dari duit cengkeh dan minyak goreng hingga dia dipenjara dua kali, mungkin belum juga habis. Tapi kehormatan masih ia pegang. Presiden masih rela duduk berdampingan dan memelihara maling (sebutan kasar untuk pelaku korupsi) itu. Demi duit yang berlimpah di PSSI, dia hajar semua orang yang kontra dengannya, dan dia bikin sendiri spanduk yang memuji dan mendukung dirinya.
Ada kasus besar lain yang entah kenapa masih membuat presiden duduk tenang di kursinya. Kasus Gayus Tambunan, pegawai negeri golongan IIIa yang begitu kaya raya dengan miliaran duit di rekeningnya. Yang membuat geregetan adalah: selama ditahan di penjara kelapa dua depok, yang dijaga oleh para polisi tangguh bernama Brimob, kenapa bisa ia jarang ada di selnya, dan begitu sering ia jalan2 keluar Jakarta?
Sungguh ajaib seorang tahanan bisa berada di Bali untuk nonton turnamen tenis dunia, jalan2 ke Singapura, Kuala Lumpur, Macau, dan entah kemana lagi. Dengan status tahanan, ia bisa jalan2 dengan uang pajak yang seharusnya disetorkan kepada negara, dengan paspor palsu yang seharusnya tak diterbitkan oleh orang2 imigrasi.
Dan dengan segala keajaiban itu, presiden masih diam saja dengan dalih tak mau melakukan intervensi hukum. Padahal dulu ia berkampanye akan menegakkan hukum, memberantas korupsi. Salahkah saya jika pada akhirnya saya berpikir, sikap diamnya itu adalah untuk menghindari tuntutan hukum terhadap sang besan yang mungkin melakukan hal yang sama dengan Gayus ketika ia dipenjara di kelapa dua?
Keajaiban berikutnya, ketika seorang tahanan di Bojonegoro, menggunakan jasa joki untuk menggantikan posisinya di penjara agar ia bisa melenggang bebas di luar sana.
Dan keajaiban yang lain, ketika menteri dalam negeri Gamawan Fauzi melantik wali kota di kantornya, bukan di daerah asal di Sulawesi Utara sana karena si wali kota terpilih adalah seorang tahanan dan terdakwa kasus korupsi. Si wali kota dijemput di tahanan untuk dilantik, dan dikembalikan ke penjara setelah dilantik. Sungguh sebuah dagelan, karena seorang menteri yang katanya bersih, menyediakan karpet merah bagi seorang terdakwa korupsi.
Sabtu, 08 Januari 2011
Jumat, 10 Desember 2010
Kejar Setoran Pajak, Gayus Dilepas, Warteg Diperas
Ada kabar di jakarta yang sungguh memuakkan. Mulai Januari 2011 katanya warteg2 bakal dikenai pajak karena konon pendapatan mereka per tahun di atas Rp 50 juta. Jumlah warteg yang ada lebih dari 2.000 buah.
Gimana saya ga bilang memuakkan? Dengan modal kecil, tanpa bantuan siapa pun, mungkin malah pinjem dari rentenir, mereka memulai usaha warung makan untuk kaum buruh dan orang2 di sekitarnya, yang hidunya juga ga lebih miskin dari dia. Tau2 setelah dikira punya penghasilan, lalu kucluk-kucluk para pamong datang menagih pajak dari tempat mereka mengutang makan siang.
Oke, katanya ini demi keadilan. setelah dihitung2 (entah oleh siapa), pendapatan mereka mungkin emang tinggi. Para karyawan di gedung2 tinggi yang makannya di warteg2 itu aja dipajakin, biar adil, ya wartegnya juga dipajakin. Toh penghasilannya, katanya sama.
Tapi harap diinget, sistem keuangan di warteg ga ada yang nyatet. Beda sama para karyawan miskin berpenampilan kaya itu. semuanya dihitung sampe detil oleh bagian keuangan sehingga pajaknya gampang dipotong. Nah kalo ini diberlakukan terhadap warteg, bisa2 para pamong asal maen potong aja. Lha pencatatannya ga ada.
Bisa2 yang berlaku adalah sistem jatah preman. Lo setor ke pamong tertentu dengan jumlah tertentu, maka lo akan aman, ga usah bayar pajak. atau bisa juga rugi dua kali. Bayar ke preman atau pamong, bayar pajak pula. Trus anak istri dan pegawai yang banting tulang bangun subuh tidur menjelang subuh untuk nyiapin hidangan di warteg akhirnya dapet apa?
Belum lagi, setelah pajak mereka bayarkan, apakah manfaatnya akan kembali ke mereka? Apakah harga-harga sembilan bahan pokok akan lebih murah buat mereka? Apakah harga gas akan lebih murah buat mereka? Jangan2 malah akan makin mahal karena mereka dianggap industri. Apalagi nunggu beras murah pun sepertinya makin sulit karena Bulog harus ngimpor dari luar dengan dalih, beras RI adalah yang termahal di dunia. Dengan begitu, makanan pinggir jalan ini pun akan makin mahal demi tetep dapet untung yang ga sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan.
Kok ya ngejar pajak sama semut2 kecil yang mudah digencet? Jelas2 di depan mata ada gajah, yang duitnya super gede, dibiarin gitu aja. Ada gayus yang walopun dipenjara tetap bisa melenggang kangkung jalan-jalan ke Bali ketemu klien lamanya, kok nggak diapa2in selain dikenai pasal gratifikasi? Pengemplang pajak juga begitu dilindungi negara.
Kalo mau pundi-pundi daerah dan pundi-pundi negara terisi penuh, tangkap para koruptor, suruh kembaliin uang negara, naikin pajak mobil setinggi-tingginya, lakukan efisiensi, hentikan jalan2 ga penting para anggota dewan.
Banyaaaak hal yang bisa dilakukan tanpa harus menggencet orang bawah, mister foke! Dan, uang tagihan pajak yang udah ada jangan dipake buat pesta2! Oke, foke menunda meneken peraturan daerah tentang pajak warteg ini. Tapi cuma nunda kan? Dan kita udah hapal bener, saat kita lengah, bisa saja perda ini tau2 udah berlaku. Jadi, tetep waspada!
Gimana saya ga bilang memuakkan? Dengan modal kecil, tanpa bantuan siapa pun, mungkin malah pinjem dari rentenir, mereka memulai usaha warung makan untuk kaum buruh dan orang2 di sekitarnya, yang hidunya juga ga lebih miskin dari dia. Tau2 setelah dikira punya penghasilan, lalu kucluk-kucluk para pamong datang menagih pajak dari tempat mereka mengutang makan siang.
Oke, katanya ini demi keadilan. setelah dihitung2 (entah oleh siapa), pendapatan mereka mungkin emang tinggi. Para karyawan di gedung2 tinggi yang makannya di warteg2 itu aja dipajakin, biar adil, ya wartegnya juga dipajakin. Toh penghasilannya, katanya sama.
Tapi harap diinget, sistem keuangan di warteg ga ada yang nyatet. Beda sama para karyawan miskin berpenampilan kaya itu. semuanya dihitung sampe detil oleh bagian keuangan sehingga pajaknya gampang dipotong. Nah kalo ini diberlakukan terhadap warteg, bisa2 para pamong asal maen potong aja. Lha pencatatannya ga ada.
Bisa2 yang berlaku adalah sistem jatah preman. Lo setor ke pamong tertentu dengan jumlah tertentu, maka lo akan aman, ga usah bayar pajak. atau bisa juga rugi dua kali. Bayar ke preman atau pamong, bayar pajak pula. Trus anak istri dan pegawai yang banting tulang bangun subuh tidur menjelang subuh untuk nyiapin hidangan di warteg akhirnya dapet apa?
Belum lagi, setelah pajak mereka bayarkan, apakah manfaatnya akan kembali ke mereka? Apakah harga-harga sembilan bahan pokok akan lebih murah buat mereka? Apakah harga gas akan lebih murah buat mereka? Jangan2 malah akan makin mahal karena mereka dianggap industri. Apalagi nunggu beras murah pun sepertinya makin sulit karena Bulog harus ngimpor dari luar dengan dalih, beras RI adalah yang termahal di dunia. Dengan begitu, makanan pinggir jalan ini pun akan makin mahal demi tetep dapet untung yang ga sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan.
Kok ya ngejar pajak sama semut2 kecil yang mudah digencet? Jelas2 di depan mata ada gajah, yang duitnya super gede, dibiarin gitu aja. Ada gayus yang walopun dipenjara tetap bisa melenggang kangkung jalan-jalan ke Bali ketemu klien lamanya, kok nggak diapa2in selain dikenai pasal gratifikasi? Pengemplang pajak juga begitu dilindungi negara.
Kalo mau pundi-pundi daerah dan pundi-pundi negara terisi penuh, tangkap para koruptor, suruh kembaliin uang negara, naikin pajak mobil setinggi-tingginya, lakukan efisiensi, hentikan jalan2 ga penting para anggota dewan.
Banyaaaak hal yang bisa dilakukan tanpa harus menggencet orang bawah, mister foke! Dan, uang tagihan pajak yang udah ada jangan dipake buat pesta2! Oke, foke menunda meneken peraturan daerah tentang pajak warteg ini. Tapi cuma nunda kan? Dan kita udah hapal bener, saat kita lengah, bisa saja perda ini tau2 udah berlaku. Jadi, tetep waspada!
Jumat, 20 Agustus 2010
Rasa Kemanusiaan untuk Korban Lapindo, Bukan Koruptor!
Sepertinya berita akhir2 ini bener2 bikin capek ya. Semuanya berpusat di satu orang itu. Ga tegas, sok ga tau apa-apa. Tapi anehnya dia bisa curhat melulu soal-soal terbaru. Jadi gimana mungkin dia ga tau hal yang berkembang di masyarakat? Yang ada malah ngeluh terus di hadapan rakyatnya, hampir setiap kali dia berpidato.
Misalnya saat dikabarkan diancam teroris, curhat. Padahal lho ya, pengawalannya segambreng, sepanjang naga. Mbok ya sesekali dengerin curhat rakyat. Mereka setiap hari terancam ledakan gas elpiji, di DAPUR RUMAHNYA SENDIRI! Dan mereka tanpa pengawalan. Dan tanpa ganti rugi setelah dipaksa mengkonversi minyak tanah ke gas.
Lalu soal hubungan luar negeri, terutama dengan Malaysia. Serius, kasus penukaran tiga pegawai Kelautan dan Perikanan dengan enam maling ikan di perairan kita, sungguh ga masuk akal. Dari segi manapun, itu pelecehan. Bukan sekedar kekalahan! Pegawai sama maling gitu lho. Segi jumlah juga ga seimbang!
Lalu apa lagi? Souvenir upacara bendera? Buku anaknya dibagiin di sana? Lagu ciptaannya dinyanyikan dalam aubade bersama lagu-lagu nasional? Apakah dipikir ini acara arisan dan karaoke keluarga? Belum lagi di situs resmi kenegaraan, diiklankan pula lagunya. Apakah ini dipikir bukan bagian dari korupsi ketika menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi?
Lalu yang terakhir, yang bikin makin emosi. Ini...seluruh koruptor kok tau2 dapet remisi? Maka MERDEKAlah para koruptor di hari kemerdekaan kemarin. Syaukani yang korupsinya miliaran itu. Lalu sang besan yang dapet korting penjara gede-gedean. Ayin dan Polycarpus juga. Ya ampun!
Alasannya sungguh bikin sakit hati. Katanya demi kemanusiaan. Pernahkah terpikir bahwa para koruptor itu tak pernah memikirkan kemanusiaan orang-orang yang dirampas haknya karena dikorupsi oleh mereka?
Mister presiden! Yang memBUTUHkan RASA KEMANUSIAAN itu adalah KORBAN LUMPUR lapindo dan para pemakai tabung gas 3 kilo! BUKAN KORUPTOR!!!
Misalnya saat dikabarkan diancam teroris, curhat. Padahal lho ya, pengawalannya segambreng, sepanjang naga. Mbok ya sesekali dengerin curhat rakyat. Mereka setiap hari terancam ledakan gas elpiji, di DAPUR RUMAHNYA SENDIRI! Dan mereka tanpa pengawalan. Dan tanpa ganti rugi setelah dipaksa mengkonversi minyak tanah ke gas.
Lalu soal hubungan luar negeri, terutama dengan Malaysia. Serius, kasus penukaran tiga pegawai Kelautan dan Perikanan dengan enam maling ikan di perairan kita, sungguh ga masuk akal. Dari segi manapun, itu pelecehan. Bukan sekedar kekalahan! Pegawai sama maling gitu lho. Segi jumlah juga ga seimbang!
Lalu apa lagi? Souvenir upacara bendera? Buku anaknya dibagiin di sana? Lagu ciptaannya dinyanyikan dalam aubade bersama lagu-lagu nasional? Apakah dipikir ini acara arisan dan karaoke keluarga? Belum lagi di situs resmi kenegaraan, diiklankan pula lagunya. Apakah ini dipikir bukan bagian dari korupsi ketika menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi?
Lalu yang terakhir, yang bikin makin emosi. Ini...seluruh koruptor kok tau2 dapet remisi? Maka MERDEKAlah para koruptor di hari kemerdekaan kemarin. Syaukani yang korupsinya miliaran itu. Lalu sang besan yang dapet korting penjara gede-gedean. Ayin dan Polycarpus juga. Ya ampun!
Alasannya sungguh bikin sakit hati. Katanya demi kemanusiaan. Pernahkah terpikir bahwa para koruptor itu tak pernah memikirkan kemanusiaan orang-orang yang dirampas haknya karena dikorupsi oleh mereka?
Mister presiden! Yang memBUTUHkan RASA KEMANUSIAAN itu adalah KORBAN LUMPUR lapindo dan para pemakai tabung gas 3 kilo! BUKAN KORUPTOR!!!
Selasa, 20 Juli 2010
Basyir Melawan dengan...Gantung Diri
Dana pendidikan negeri ini katanya 20 persen. Entah untuk membiayai apa. Karena nyatanya biaya sekolah tetap mahal. Sudah pernah kita dengar anak yang memilih bunuh diri untuk menutupi rasa malu. Karena mereka menunggak uang sekolah, atau malah sama sekali tak mampu membayar uang masuk.
Ada juga karena soal lain. Anak bunuh diri karena rapornya merah, tak naik kelas, dan tak lulus. Ini juga karena sistem pendidikan kita yang salah sejak awal. Anak-anak di sekolah dikejar-kejar nilai tinggi. Sistem pendidikan mementingkan nilai-nilai di rapor, tidak mengutamakan bagaimana siswa bisa menyerap pelajaran dengan baik.
Kasus terbaru, terjadi pada Basyir. Bocah 11 tahun ini ditemukan gantung diri di sebuah lapak di Pasar Minggu, pekan lalu. Konon, si anak sudah lelah. Beberapa orang dekatnya menduga ia ingin sekolah. Ia juga juga lelah melihat pertengkaran bapak-ibunya.
Sebelumnya ia pernah sekolah sampai kelas dua, lalu berhenti ketika ibunya tak mampu memenuhi permintaannya untuk membeli buku. Ibunya juga tak mampu membelikannya seragam. Si anak patuh itu pun berhenti sekolah dan membantu ibunya mencari duit dengan menjual kardus dan menjadi ojek payung.
Saya jadi teringat tentang Gayus, yang hidupnya bergelimang uang suap. Awalnya hanya ditemukan Rp 25 miliar di rekeningnya. Lalu Rp 60 miliar, lalu Rp 86, lalu ada kabar ia menyuap polisi 100.000 dolar agar tak ditahan. Kenapa sih uang hasil korupsi mesti disita dan dikembalikan ke kas negara? Toh akhirnya akan dikorupsi juga? Kenapa tak langsung dibayarkan ke sekolah2 agar sekolah tersebut menampung semuaaaaa anak di sekitar tempat itu agar bisa sekolah. Jika sekolah gratis, anak-anak seperti Basyir..., ah, sudahlah.
BASYIR. Ia telah melawan dengan caranya sendiri. Ketika kemiskinan makin membelit hidupnya. Ketika kemiskinan tak mengizinkannya meneruskan sekolah. Ketika kemiskinan membuat bapak-ibunya tak berhenti bertengkar. Ketika kemiskinan membuat tidurnya tak pernah lelap di kios-kios pasar yang lembab dan bau. Ia memilih satu cara. Dengan gantung diri di kios gelap, di atas lapak tempatnya tidur sehari-hari.
Ada juga karena soal lain. Anak bunuh diri karena rapornya merah, tak naik kelas, dan tak lulus. Ini juga karena sistem pendidikan kita yang salah sejak awal. Anak-anak di sekolah dikejar-kejar nilai tinggi. Sistem pendidikan mementingkan nilai-nilai di rapor, tidak mengutamakan bagaimana siswa bisa menyerap pelajaran dengan baik.
Kasus terbaru, terjadi pada Basyir. Bocah 11 tahun ini ditemukan gantung diri di sebuah lapak di Pasar Minggu, pekan lalu. Konon, si anak sudah lelah. Beberapa orang dekatnya menduga ia ingin sekolah. Ia juga juga lelah melihat pertengkaran bapak-ibunya.
Sebelumnya ia pernah sekolah sampai kelas dua, lalu berhenti ketika ibunya tak mampu memenuhi permintaannya untuk membeli buku. Ibunya juga tak mampu membelikannya seragam. Si anak patuh itu pun berhenti sekolah dan membantu ibunya mencari duit dengan menjual kardus dan menjadi ojek payung.
Saya jadi teringat tentang Gayus, yang hidupnya bergelimang uang suap. Awalnya hanya ditemukan Rp 25 miliar di rekeningnya. Lalu Rp 60 miliar, lalu Rp 86, lalu ada kabar ia menyuap polisi 100.000 dolar agar tak ditahan. Kenapa sih uang hasil korupsi mesti disita dan dikembalikan ke kas negara? Toh akhirnya akan dikorupsi juga? Kenapa tak langsung dibayarkan ke sekolah2 agar sekolah tersebut menampung semuaaaaa anak di sekitar tempat itu agar bisa sekolah. Jika sekolah gratis, anak-anak seperti Basyir..., ah, sudahlah.
BASYIR. Ia telah melawan dengan caranya sendiri. Ketika kemiskinan makin membelit hidupnya. Ketika kemiskinan tak mengizinkannya meneruskan sekolah. Ketika kemiskinan membuat bapak-ibunya tak berhenti bertengkar. Ketika kemiskinan membuat tidurnya tak pernah lelap di kios-kios pasar yang lembab dan bau. Ia memilih satu cara. Dengan gantung diri di kios gelap, di atas lapak tempatnya tidur sehari-hari.
Selasa, 06 Juli 2010
Usai Ribut Celengan Babi, Bom Molotov Datang
Pekan lalu, majalah Tempo konon habis diborong oleh orang2 yang 'mirip' polisi. Bahkan ada yang jelas-jelas memakai mobil dinas polisi, mengangkut majalah dari lapak loper koran. Demi mendapatkan majalah ini, beberapa orang berinisiatif menjual fotokopian majalah dengan harga Rp 10 ribu.
Menurut saya, isinya bukanlah hal mengejutkan. Data yang dirilis Tempo adalah data dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Oleh Tempo, data itu kemudian dilengkapi dengan konfirmasi ke beberapa nama yang disebut memiliki rekening liar dengan isi yang tidak masuk akal. Mengapa tak masuk akal, karena jumlah itu sungguh tak sebanding dengan pendapatan perwira polisi yakni di bawah Rp 10 juta.
Sehingga agak mengherankan melihat reaksi polisi sedemikian keras sampai akan melaporkan Tempo secara pidana dan perdata. Tapi melihat isi laporan yang rasanya memang tak ada yang salah, polisi lalu mempermasalahkan covernya yang bergambar polisi menyeret tiga celengan babi. Katanya haram. Lha, celengan kok haram? Agama apa yang menyatakan celengan itu haram? Yang haram bukannya daging babi dan uang hasil korupsi? :p
Nah, berikut saya sarikan isi majalah Tempo soal rekening2 dan transaksi yang dicurigai PPATK itu.
1. Inspektur Jenderal Mathius Salempang, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, kekayaan: Rp 8,5 miliar dan US$ 59.842 (per 22 Mei 2009)
Tuduhan: memiliki rekening Rp 2,8 miliar dengan sumber dana tak jelas. Pada 29 Juli 2005, rekening itu ditutup dan Mathius memindahkan dana Rp 2 miliar ke rekening lain atas nama seseorang yang tidak diketahui hubungannya. Dua hari kemudian dana ditarik dan disetor ke deposito Mathius.
"Saya baru tahu dari Anda," begitu kata Mathius, 24 Juni 2010
2. Inspektur Jenderal Sylvanus Yulian Wenas, Kepala Korps Brigade Mobil Polri, kekayaan: Rp 6,5 miliar (per 25 Agustus 2005)
Tuduhan: Dari rekeningnya mengalir uang Rp 10.007 miliar, kepada orang yang mengaku sebagai Direktur PT Hinroyal Golden Wing. Terdiri atas Rp 3 miliar dan US$ 100 ribu pada 27 Juli 2005, US$ 670.031 pada 9 Agustus 2005.
"Dana itu bukan milik saya," kata Sylvanus, 24 Juni 2010
3. Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian, kekayaan: Rp 4,68 miliar (per 19 Agustus 2008)
Tuduhan: Melakukan transaksi dalam jumlah besar, tak sesuai dengan profilnya. Bersama anaknya, Budi disebutkan telah membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar.
"Berita itu sama sekali tidak benar," kata Budi, 25 Juni 2010
4. Inspektur Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian
Kekayaan: Rp 2,09 dan US$ 4.000 (per 24 Maret 2008)
Tuduhan: Membeli polis asuransi pada PT Prudential Life Assurance Rp 1,1 miliar. Asal dana dari pihak ketiga. Menarik dana Rp 700 juta dan menerima dana rutin setiap bulan.
"Itu sepenuhnya kewenangan Kepala Bareskrim," kata Badrodin, 24 Juni 2010
5. Komisaris Jenderal Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal
Kekayaan: Rp 1,587 miliar (per 2008)
Tuduhan: Menerima kiriman dana dari seorang pengacara sekitar Rp 2,62 miliar dan kiriman dana dari seorang pengusaha. Total dana yang ditransfer ke rekeningnya Rp 3,97 miliar.
"Transaksi mencurigakan itu tidak pernah kami bahas." (M. Assegaf, pengacara Susno, 24 Juni 2010)
6. Inspektur Jenderal Bambang Suparno, Staf pengajar di Sekolah Staf Perwira Tinggi Polri, Kekayaan: belum ada laporan
Tuduhan: Membeli polis asuransi dengan jumlah premi Rp 250 juta pada Mei 2006. Ada dana masuk senilai total Rp 11,4 miliar sepanjang Januari 2006 hingga Agustus 2007. Ia menarik dana Rp 3 miliar pada November 2006.
"Tidak ada masalah dengan transaksi itu. Itu terjadi saat saya masih di Aceh."
Bambang Suparno, 24 Juni 2010
Dan tadi pagi, saat saya terbangun, saya menerima berita, kantor majalah Tempo dilempari tiga bom molotov sekitar pukul 02.40 dini hari. Cukup sulit bagi saya untuk tidak mengaitkan peristiwa ini dengan berita di atas. Mulai main kasar rupanya....
Menurut saya, isinya bukanlah hal mengejutkan. Data yang dirilis Tempo adalah data dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Oleh Tempo, data itu kemudian dilengkapi dengan konfirmasi ke beberapa nama yang disebut memiliki rekening liar dengan isi yang tidak masuk akal. Mengapa tak masuk akal, karena jumlah itu sungguh tak sebanding dengan pendapatan perwira polisi yakni di bawah Rp 10 juta.
Sehingga agak mengherankan melihat reaksi polisi sedemikian keras sampai akan melaporkan Tempo secara pidana dan perdata. Tapi melihat isi laporan yang rasanya memang tak ada yang salah, polisi lalu mempermasalahkan covernya yang bergambar polisi menyeret tiga celengan babi. Katanya haram. Lha, celengan kok haram? Agama apa yang menyatakan celengan itu haram? Yang haram bukannya daging babi dan uang hasil korupsi? :p
Nah, berikut saya sarikan isi majalah Tempo soal rekening2 dan transaksi yang dicurigai PPATK itu.
1. Inspektur Jenderal Mathius Salempang, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, kekayaan: Rp 8,5 miliar dan US$ 59.842 (per 22 Mei 2009)
Tuduhan: memiliki rekening Rp 2,8 miliar dengan sumber dana tak jelas. Pada 29 Juli 2005, rekening itu ditutup dan Mathius memindahkan dana Rp 2 miliar ke rekening lain atas nama seseorang yang tidak diketahui hubungannya. Dua hari kemudian dana ditarik dan disetor ke deposito Mathius.
"Saya baru tahu dari Anda," begitu kata Mathius, 24 Juni 2010
2. Inspektur Jenderal Sylvanus Yulian Wenas, Kepala Korps Brigade Mobil Polri, kekayaan: Rp 6,5 miliar (per 25 Agustus 2005)
Tuduhan: Dari rekeningnya mengalir uang Rp 10.007 miliar, kepada orang yang mengaku sebagai Direktur PT Hinroyal Golden Wing. Terdiri atas Rp 3 miliar dan US$ 100 ribu pada 27 Juli 2005, US$ 670.031 pada 9 Agustus 2005.
"Dana itu bukan milik saya," kata Sylvanus, 24 Juni 2010
3. Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian, kekayaan: Rp 4,68 miliar (per 19 Agustus 2008)
Tuduhan: Melakukan transaksi dalam jumlah besar, tak sesuai dengan profilnya. Bersama anaknya, Budi disebutkan telah membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar.
"Berita itu sama sekali tidak benar," kata Budi, 25 Juni 2010
4. Inspektur Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian
Kekayaan: Rp 2,09 dan US$ 4.000 (per 24 Maret 2008)
Tuduhan: Membeli polis asuransi pada PT Prudential Life Assurance Rp 1,1 miliar. Asal dana dari pihak ketiga. Menarik dana Rp 700 juta dan menerima dana rutin setiap bulan.
"Itu sepenuhnya kewenangan Kepala Bareskrim," kata Badrodin, 24 Juni 2010
5. Komisaris Jenderal Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal
Kekayaan: Rp 1,587 miliar (per 2008)
Tuduhan: Menerima kiriman dana dari seorang pengacara sekitar Rp 2,62 miliar dan kiriman dana dari seorang pengusaha. Total dana yang ditransfer ke rekeningnya Rp 3,97 miliar.
"Transaksi mencurigakan itu tidak pernah kami bahas." (M. Assegaf, pengacara Susno, 24 Juni 2010)
6. Inspektur Jenderal Bambang Suparno, Staf pengajar di Sekolah Staf Perwira Tinggi Polri, Kekayaan: belum ada laporan
Tuduhan: Membeli polis asuransi dengan jumlah premi Rp 250 juta pada Mei 2006. Ada dana masuk senilai total Rp 11,4 miliar sepanjang Januari 2006 hingga Agustus 2007. Ia menarik dana Rp 3 miliar pada November 2006.
"Tidak ada masalah dengan transaksi itu. Itu terjadi saat saya masih di Aceh."
Bambang Suparno, 24 Juni 2010
Dan tadi pagi, saat saya terbangun, saya menerima berita, kantor majalah Tempo dilempari tiga bom molotov sekitar pukul 02.40 dini hari. Cukup sulit bagi saya untuk tidak mengaitkan peristiwa ini dengan berita di atas. Mulai main kasar rupanya....
Langganan:
Postingan (Atom)