Sepertinya berita akhir2 ini bener2 bikin capek ya. Semuanya berpusat di satu orang itu. Ga tegas, sok ga tau apa-apa. Tapi anehnya dia bisa curhat melulu soal-soal terbaru. Jadi gimana mungkin dia ga tau hal yang berkembang di masyarakat? Yang ada malah ngeluh terus di hadapan rakyatnya, hampir setiap kali dia berpidato.
Misalnya saat dikabarkan diancam teroris, curhat. Padahal lho ya, pengawalannya segambreng, sepanjang naga. Mbok ya sesekali dengerin curhat rakyat. Mereka setiap hari terancam ledakan gas elpiji, di DAPUR RUMAHNYA SENDIRI! Dan mereka tanpa pengawalan. Dan tanpa ganti rugi setelah dipaksa mengkonversi minyak tanah ke gas.
Lalu soal hubungan luar negeri, terutama dengan Malaysia. Serius, kasus penukaran tiga pegawai Kelautan dan Perikanan dengan enam maling ikan di perairan kita, sungguh ga masuk akal. Dari segi manapun, itu pelecehan. Bukan sekedar kekalahan! Pegawai sama maling gitu lho. Segi jumlah juga ga seimbang!
Lalu apa lagi? Souvenir upacara bendera? Buku anaknya dibagiin di sana? Lagu ciptaannya dinyanyikan dalam aubade bersama lagu-lagu nasional? Apakah dipikir ini acara arisan dan karaoke keluarga? Belum lagi di situs resmi kenegaraan, diiklankan pula lagunya. Apakah ini dipikir bukan bagian dari korupsi ketika menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi?
Lalu yang terakhir, yang bikin makin emosi. Ini...seluruh koruptor kok tau2 dapet remisi? Maka MERDEKAlah para koruptor di hari kemerdekaan kemarin. Syaukani yang korupsinya miliaran itu. Lalu sang besan yang dapet korting penjara gede-gedean. Ayin dan Polycarpus juga. Ya ampun!
Alasannya sungguh bikin sakit hati. Katanya demi kemanusiaan. Pernahkah terpikir bahwa para koruptor itu tak pernah memikirkan kemanusiaan orang-orang yang dirampas haknya karena dikorupsi oleh mereka?
Mister presiden! Yang memBUTUHkan RASA KEMANUSIAAN itu adalah KORBAN LUMPUR lapindo dan para pemakai tabung gas 3 kilo! BUKAN KORUPTOR!!!
Jumat, 20 Agustus 2010
Selasa, 20 Juli 2010
Basyir Melawan dengan...Gantung Diri
Dana pendidikan negeri ini katanya 20 persen. Entah untuk membiayai apa. Karena nyatanya biaya sekolah tetap mahal. Sudah pernah kita dengar anak yang memilih bunuh diri untuk menutupi rasa malu. Karena mereka menunggak uang sekolah, atau malah sama sekali tak mampu membayar uang masuk.
Ada juga karena soal lain. Anak bunuh diri karena rapornya merah, tak naik kelas, dan tak lulus. Ini juga karena sistem pendidikan kita yang salah sejak awal. Anak-anak di sekolah dikejar-kejar nilai tinggi. Sistem pendidikan mementingkan nilai-nilai di rapor, tidak mengutamakan bagaimana siswa bisa menyerap pelajaran dengan baik.
Kasus terbaru, terjadi pada Basyir. Bocah 11 tahun ini ditemukan gantung diri di sebuah lapak di Pasar Minggu, pekan lalu. Konon, si anak sudah lelah. Beberapa orang dekatnya menduga ia ingin sekolah. Ia juga juga lelah melihat pertengkaran bapak-ibunya.
Sebelumnya ia pernah sekolah sampai kelas dua, lalu berhenti ketika ibunya tak mampu memenuhi permintaannya untuk membeli buku. Ibunya juga tak mampu membelikannya seragam. Si anak patuh itu pun berhenti sekolah dan membantu ibunya mencari duit dengan menjual kardus dan menjadi ojek payung.
Saya jadi teringat tentang Gayus, yang hidupnya bergelimang uang suap. Awalnya hanya ditemukan Rp 25 miliar di rekeningnya. Lalu Rp 60 miliar, lalu Rp 86, lalu ada kabar ia menyuap polisi 100.000 dolar agar tak ditahan. Kenapa sih uang hasil korupsi mesti disita dan dikembalikan ke kas negara? Toh akhirnya akan dikorupsi juga? Kenapa tak langsung dibayarkan ke sekolah2 agar sekolah tersebut menampung semuaaaaa anak di sekitar tempat itu agar bisa sekolah. Jika sekolah gratis, anak-anak seperti Basyir..., ah, sudahlah.
BASYIR. Ia telah melawan dengan caranya sendiri. Ketika kemiskinan makin membelit hidupnya. Ketika kemiskinan tak mengizinkannya meneruskan sekolah. Ketika kemiskinan membuat bapak-ibunya tak berhenti bertengkar. Ketika kemiskinan membuat tidurnya tak pernah lelap di kios-kios pasar yang lembab dan bau. Ia memilih satu cara. Dengan gantung diri di kios gelap, di atas lapak tempatnya tidur sehari-hari.
Ada juga karena soal lain. Anak bunuh diri karena rapornya merah, tak naik kelas, dan tak lulus. Ini juga karena sistem pendidikan kita yang salah sejak awal. Anak-anak di sekolah dikejar-kejar nilai tinggi. Sistem pendidikan mementingkan nilai-nilai di rapor, tidak mengutamakan bagaimana siswa bisa menyerap pelajaran dengan baik.
Kasus terbaru, terjadi pada Basyir. Bocah 11 tahun ini ditemukan gantung diri di sebuah lapak di Pasar Minggu, pekan lalu. Konon, si anak sudah lelah. Beberapa orang dekatnya menduga ia ingin sekolah. Ia juga juga lelah melihat pertengkaran bapak-ibunya.
Sebelumnya ia pernah sekolah sampai kelas dua, lalu berhenti ketika ibunya tak mampu memenuhi permintaannya untuk membeli buku. Ibunya juga tak mampu membelikannya seragam. Si anak patuh itu pun berhenti sekolah dan membantu ibunya mencari duit dengan menjual kardus dan menjadi ojek payung.
Saya jadi teringat tentang Gayus, yang hidupnya bergelimang uang suap. Awalnya hanya ditemukan Rp 25 miliar di rekeningnya. Lalu Rp 60 miliar, lalu Rp 86, lalu ada kabar ia menyuap polisi 100.000 dolar agar tak ditahan. Kenapa sih uang hasil korupsi mesti disita dan dikembalikan ke kas negara? Toh akhirnya akan dikorupsi juga? Kenapa tak langsung dibayarkan ke sekolah2 agar sekolah tersebut menampung semuaaaaa anak di sekitar tempat itu agar bisa sekolah. Jika sekolah gratis, anak-anak seperti Basyir..., ah, sudahlah.
BASYIR. Ia telah melawan dengan caranya sendiri. Ketika kemiskinan makin membelit hidupnya. Ketika kemiskinan tak mengizinkannya meneruskan sekolah. Ketika kemiskinan membuat bapak-ibunya tak berhenti bertengkar. Ketika kemiskinan membuat tidurnya tak pernah lelap di kios-kios pasar yang lembab dan bau. Ia memilih satu cara. Dengan gantung diri di kios gelap, di atas lapak tempatnya tidur sehari-hari.
Selasa, 06 Juli 2010
Usai Ribut Celengan Babi, Bom Molotov Datang
Pekan lalu, majalah Tempo konon habis diborong oleh orang2 yang 'mirip' polisi. Bahkan ada yang jelas-jelas memakai mobil dinas polisi, mengangkut majalah dari lapak loper koran. Demi mendapatkan majalah ini, beberapa orang berinisiatif menjual fotokopian majalah dengan harga Rp 10 ribu.
Menurut saya, isinya bukanlah hal mengejutkan. Data yang dirilis Tempo adalah data dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Oleh Tempo, data itu kemudian dilengkapi dengan konfirmasi ke beberapa nama yang disebut memiliki rekening liar dengan isi yang tidak masuk akal. Mengapa tak masuk akal, karena jumlah itu sungguh tak sebanding dengan pendapatan perwira polisi yakni di bawah Rp 10 juta.
Sehingga agak mengherankan melihat reaksi polisi sedemikian keras sampai akan melaporkan Tempo secara pidana dan perdata. Tapi melihat isi laporan yang rasanya memang tak ada yang salah, polisi lalu mempermasalahkan covernya yang bergambar polisi menyeret tiga celengan babi. Katanya haram. Lha, celengan kok haram? Agama apa yang menyatakan celengan itu haram? Yang haram bukannya daging babi dan uang hasil korupsi? :p
Nah, berikut saya sarikan isi majalah Tempo soal rekening2 dan transaksi yang dicurigai PPATK itu.
1. Inspektur Jenderal Mathius Salempang, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, kekayaan: Rp 8,5 miliar dan US$ 59.842 (per 22 Mei 2009)
Tuduhan: memiliki rekening Rp 2,8 miliar dengan sumber dana tak jelas. Pada 29 Juli 2005, rekening itu ditutup dan Mathius memindahkan dana Rp 2 miliar ke rekening lain atas nama seseorang yang tidak diketahui hubungannya. Dua hari kemudian dana ditarik dan disetor ke deposito Mathius.
"Saya baru tahu dari Anda," begitu kata Mathius, 24 Juni 2010
2. Inspektur Jenderal Sylvanus Yulian Wenas, Kepala Korps Brigade Mobil Polri, kekayaan: Rp 6,5 miliar (per 25 Agustus 2005)
Tuduhan: Dari rekeningnya mengalir uang Rp 10.007 miliar, kepada orang yang mengaku sebagai Direktur PT Hinroyal Golden Wing. Terdiri atas Rp 3 miliar dan US$ 100 ribu pada 27 Juli 2005, US$ 670.031 pada 9 Agustus 2005.
"Dana itu bukan milik saya," kata Sylvanus, 24 Juni 2010
3. Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian, kekayaan: Rp 4,68 miliar (per 19 Agustus 2008)
Tuduhan: Melakukan transaksi dalam jumlah besar, tak sesuai dengan profilnya. Bersama anaknya, Budi disebutkan telah membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar.
"Berita itu sama sekali tidak benar," kata Budi, 25 Juni 2010
4. Inspektur Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian
Kekayaan: Rp 2,09 dan US$ 4.000 (per 24 Maret 2008)
Tuduhan: Membeli polis asuransi pada PT Prudential Life Assurance Rp 1,1 miliar. Asal dana dari pihak ketiga. Menarik dana Rp 700 juta dan menerima dana rutin setiap bulan.
"Itu sepenuhnya kewenangan Kepala Bareskrim," kata Badrodin, 24 Juni 2010
5. Komisaris Jenderal Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal
Kekayaan: Rp 1,587 miliar (per 2008)
Tuduhan: Menerima kiriman dana dari seorang pengacara sekitar Rp 2,62 miliar dan kiriman dana dari seorang pengusaha. Total dana yang ditransfer ke rekeningnya Rp 3,97 miliar.
"Transaksi mencurigakan itu tidak pernah kami bahas." (M. Assegaf, pengacara Susno, 24 Juni 2010)
6. Inspektur Jenderal Bambang Suparno, Staf pengajar di Sekolah Staf Perwira Tinggi Polri, Kekayaan: belum ada laporan
Tuduhan: Membeli polis asuransi dengan jumlah premi Rp 250 juta pada Mei 2006. Ada dana masuk senilai total Rp 11,4 miliar sepanjang Januari 2006 hingga Agustus 2007. Ia menarik dana Rp 3 miliar pada November 2006.
"Tidak ada masalah dengan transaksi itu. Itu terjadi saat saya masih di Aceh."
Bambang Suparno, 24 Juni 2010
Dan tadi pagi, saat saya terbangun, saya menerima berita, kantor majalah Tempo dilempari tiga bom molotov sekitar pukul 02.40 dini hari. Cukup sulit bagi saya untuk tidak mengaitkan peristiwa ini dengan berita di atas. Mulai main kasar rupanya....
Menurut saya, isinya bukanlah hal mengejutkan. Data yang dirilis Tempo adalah data dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Oleh Tempo, data itu kemudian dilengkapi dengan konfirmasi ke beberapa nama yang disebut memiliki rekening liar dengan isi yang tidak masuk akal. Mengapa tak masuk akal, karena jumlah itu sungguh tak sebanding dengan pendapatan perwira polisi yakni di bawah Rp 10 juta.
Sehingga agak mengherankan melihat reaksi polisi sedemikian keras sampai akan melaporkan Tempo secara pidana dan perdata. Tapi melihat isi laporan yang rasanya memang tak ada yang salah, polisi lalu mempermasalahkan covernya yang bergambar polisi menyeret tiga celengan babi. Katanya haram. Lha, celengan kok haram? Agama apa yang menyatakan celengan itu haram? Yang haram bukannya daging babi dan uang hasil korupsi? :p
Nah, berikut saya sarikan isi majalah Tempo soal rekening2 dan transaksi yang dicurigai PPATK itu.
1. Inspektur Jenderal Mathius Salempang, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, kekayaan: Rp 8,5 miliar dan US$ 59.842 (per 22 Mei 2009)
Tuduhan: memiliki rekening Rp 2,8 miliar dengan sumber dana tak jelas. Pada 29 Juli 2005, rekening itu ditutup dan Mathius memindahkan dana Rp 2 miliar ke rekening lain atas nama seseorang yang tidak diketahui hubungannya. Dua hari kemudian dana ditarik dan disetor ke deposito Mathius.
"Saya baru tahu dari Anda," begitu kata Mathius, 24 Juni 2010
2. Inspektur Jenderal Sylvanus Yulian Wenas, Kepala Korps Brigade Mobil Polri, kekayaan: Rp 6,5 miliar (per 25 Agustus 2005)
Tuduhan: Dari rekeningnya mengalir uang Rp 10.007 miliar, kepada orang yang mengaku sebagai Direktur PT Hinroyal Golden Wing. Terdiri atas Rp 3 miliar dan US$ 100 ribu pada 27 Juli 2005, US$ 670.031 pada 9 Agustus 2005.
"Dana itu bukan milik saya," kata Sylvanus, 24 Juni 2010
3. Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian, kekayaan: Rp 4,68 miliar (per 19 Agustus 2008)
Tuduhan: Melakukan transaksi dalam jumlah besar, tak sesuai dengan profilnya. Bersama anaknya, Budi disebutkan telah membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar.
"Berita itu sama sekali tidak benar," kata Budi, 25 Juni 2010
4. Inspektur Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian
Kekayaan: Rp 2,09 dan US$ 4.000 (per 24 Maret 2008)
Tuduhan: Membeli polis asuransi pada PT Prudential Life Assurance Rp 1,1 miliar. Asal dana dari pihak ketiga. Menarik dana Rp 700 juta dan menerima dana rutin setiap bulan.
"Itu sepenuhnya kewenangan Kepala Bareskrim," kata Badrodin, 24 Juni 2010
5. Komisaris Jenderal Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal
Kekayaan: Rp 1,587 miliar (per 2008)
Tuduhan: Menerima kiriman dana dari seorang pengacara sekitar Rp 2,62 miliar dan kiriman dana dari seorang pengusaha. Total dana yang ditransfer ke rekeningnya Rp 3,97 miliar.
"Transaksi mencurigakan itu tidak pernah kami bahas." (M. Assegaf, pengacara Susno, 24 Juni 2010)
6. Inspektur Jenderal Bambang Suparno, Staf pengajar di Sekolah Staf Perwira Tinggi Polri, Kekayaan: belum ada laporan
Tuduhan: Membeli polis asuransi dengan jumlah premi Rp 250 juta pada Mei 2006. Ada dana masuk senilai total Rp 11,4 miliar sepanjang Januari 2006 hingga Agustus 2007. Ia menarik dana Rp 3 miliar pada November 2006.
"Tidak ada masalah dengan transaksi itu. Itu terjadi saat saya masih di Aceh."
Bambang Suparno, 24 Juni 2010
Dan tadi pagi, saat saya terbangun, saya menerima berita, kantor majalah Tempo dilempari tiga bom molotov sekitar pukul 02.40 dini hari. Cukup sulit bagi saya untuk tidak mengaitkan peristiwa ini dengan berita di atas. Mulai main kasar rupanya....
Kamis, 24 Juni 2010
Koalisi Polisi+FPI=Bangke!
Ada teroris lagi. Ada porno2an. Ada banyak kasus korupsi. Ada piala dunia. Ada ribut2 FPI di Banyuwangi. Tapi yang paling menarik perhatian polisi, dan semua turun tangan ke sana, adalah kasus video porno. Si pelaku ditangkap, diperiksa fisiknya, diukur2 (katanya). Tapi yang dijadiin tersangka cuma si artis ngetop. Dulu, pelaku, yang juga politisi dan kini perempuannya mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, ga diapa2in. Kasusnya tenggelam begitu saja. Alasan polisi: mereka ga ngetop.
Dulu, FPI juga ga segarang sekarang soal video porno. Mungkin karena dulu yang rame adalah kasus2 pejabat dan anggota sirkus senayan yang berkantor di gedung pantat. Mungkin bagi FPI, moral artis lebih penting dijaga ketimbang moral pejabat.
Saya setuju perzinahan adalah dosa. Tapi apakah itu kejahatan? Bukan. Pelakunya sama2 suka. Dosa dan kejahatan adalah dua hal berbeda. Semua kejahatan adalah dosa tapi tidak semua dosa adalah kejahatan. Dosa adalah urusan manusia dan Tuhan adalah hakimnya. Sementara kejahatan, ditangani antar manusia bernama polisi, jaksa, hakim.
FPI muncul memerangi orang yang mereka kira komunis. Mereka juga katanya memusuhi pelaku video porno dan bahkan mengancam akan menjemput paksa mereka untuk dipenjarakan. Tapi FPI tak pernah sekali pun bersuara, apalagi memprotes, orang yang korupsi. Membela korban lumpur panas lapindo? Huh, mimpi!
Daripada membela korban lapindo, FPI memilih membela Tuhan. Apakah mereka mau mengambil alih pekerjaan Tuhan, menghukum orang2 yang berdosa? Kenapa mereka ga menghukum ketuanya lebih dahulu karena menyimpan gambar porno di rumahnya?
Sementara polisi, juga hanya memilih menangani kasus yang kameranya banyak. Terorisme, iya. Kasus video porno artis, IYA BANGET! Ke mana mereka ketika kasus korupsi marak? Ya ngumpet, mereka kan terlibat juga. Ke mana mereka ketika ada ribut2 FPI? Mereka seperti polisi di film India, datang paling belakang, dan tidak melerai. Sekasar apapun tindakan FPI, polisi ga pernah menghukum mereka. Polisi pasti tau FPI salah. Tapi polisi takut sama FPI. Ia kan?
Dulu, FPI juga ga segarang sekarang soal video porno. Mungkin karena dulu yang rame adalah kasus2 pejabat dan anggota sirkus senayan yang berkantor di gedung pantat. Mungkin bagi FPI, moral artis lebih penting dijaga ketimbang moral pejabat.
Saya setuju perzinahan adalah dosa. Tapi apakah itu kejahatan? Bukan. Pelakunya sama2 suka. Dosa dan kejahatan adalah dua hal berbeda. Semua kejahatan adalah dosa tapi tidak semua dosa adalah kejahatan. Dosa adalah urusan manusia dan Tuhan adalah hakimnya. Sementara kejahatan, ditangani antar manusia bernama polisi, jaksa, hakim.
FPI muncul memerangi orang yang mereka kira komunis. Mereka juga katanya memusuhi pelaku video porno dan bahkan mengancam akan menjemput paksa mereka untuk dipenjarakan. Tapi FPI tak pernah sekali pun bersuara, apalagi memprotes, orang yang korupsi. Membela korban lumpur panas lapindo? Huh, mimpi!
Daripada membela korban lapindo, FPI memilih membela Tuhan. Apakah mereka mau mengambil alih pekerjaan Tuhan, menghukum orang2 yang berdosa? Kenapa mereka ga menghukum ketuanya lebih dahulu karena menyimpan gambar porno di rumahnya?
Sementara polisi, juga hanya memilih menangani kasus yang kameranya banyak. Terorisme, iya. Kasus video porno artis, IYA BANGET! Ke mana mereka ketika kasus korupsi marak? Ya ngumpet, mereka kan terlibat juga. Ke mana mereka ketika ada ribut2 FPI? Mereka seperti polisi di film India, datang paling belakang, dan tidak melerai. Sekasar apapun tindakan FPI, polisi ga pernah menghukum mereka. Polisi pasti tau FPI salah. Tapi polisi takut sama FPI. Ia kan?
Minggu, 13 Juni 2010
Kenapa saya percaya dana aspirasi bakal dipake membiayai Setgab?
Kalau ada tuduhan dana aspirasi akan digunakan untuk membiayai sekretariat gabungan bersama partai koalisi, itu sesuatu yang sangaaaat wajar dan masuk akal buat saya.
Kenapa?
Semua orang tentu tak akan lupa, bagaimana kelakuan orang2 dari partai kuning si bau tai ini, dan anggota dewan sirkus gedung pantat pada umumnya. Apapun bisa disulap agar terlihat masuk akal padahal masuk kantong sendiri.
Misalnya kasus Century. Kasus ini dibuat seolah ini sebuah dosa besar Sri Mulyani sehingga Sri Mulyani dituduh maling lalu mereka mengupayakan segala jalan agar menteri keuangan itu dicongkel. Di kemudian hari ketika Sri Mulyani benar2 hengkang ke Bank Dunia, mereka lalu ngomong: ya, kita berhasil menyingkirkan si kepala batu.
Contoh lain, dalam kasus lumpur panas milik si ketua partai. Berkat kepiawaian mereka2, kasus ini akhirnya ditangani pemerintah karena semburan lumpur panas berubah penyebabnya dari kelalaian pemilik menjadi musibah nasional. Enak banget, Lapindo merusak, rakyat yang bayar kerusakan yang terjadi (dari duit APBN, yang merupakan kumpulan pungutan pajak kita2 kan?)
Kalo ada tudingan, dana aspirasi ini dikoar-koarkan untuk nutupin berita kasus pajak, ya wajar dan ga ada salahnya juga. Dan saya percaya saja. Kasus penunggakan pajak ini udah dibelok2kan kemana-mana. Dilempar ke KPC padahal itu juga perusahaan Ical. Belakangan pengakuan Gayus ke penyidik bahwa dia memang dapet duit waktu ngurusin pajak perusahaan Ical, kayaknya memang sedang butuh isu lain untuk membengkokkan kabar ini.
Dipakailah isu dana aspirasi, Rp 15 miliar per anggota DPR per tahun. Heran juga, otak mereka di dengkul kali ya? Ga ngerti fungsi mereka duduk di lembaga legislatif, yang berarti ga megang duit untuk dana (alesannya) pembangunan. Itu kerjaan eksekutif, bodoh!
Ketika peluang mendapatkan dana ini menipis, partai kuning bau tai lalu meminta dana desa Rp 1 miliar per tahun. Ini akan jauh lebih mahal. Bener2 licik. Dan bodoh. Apa mereka ga tau kalo desa itu bagian dari struktur pemerintahan yang berarti mereka punya alokasi sendiri2? Kenapa Dewan sirkus yang ngurusin?
Kenapa?
Semua orang tentu tak akan lupa, bagaimana kelakuan orang2 dari partai kuning si bau tai ini, dan anggota dewan sirkus gedung pantat pada umumnya. Apapun bisa disulap agar terlihat masuk akal padahal masuk kantong sendiri.
Misalnya kasus Century. Kasus ini dibuat seolah ini sebuah dosa besar Sri Mulyani sehingga Sri Mulyani dituduh maling lalu mereka mengupayakan segala jalan agar menteri keuangan itu dicongkel. Di kemudian hari ketika Sri Mulyani benar2 hengkang ke Bank Dunia, mereka lalu ngomong: ya, kita berhasil menyingkirkan si kepala batu.
Contoh lain, dalam kasus lumpur panas milik si ketua partai. Berkat kepiawaian mereka2, kasus ini akhirnya ditangani pemerintah karena semburan lumpur panas berubah penyebabnya dari kelalaian pemilik menjadi musibah nasional. Enak banget, Lapindo merusak, rakyat yang bayar kerusakan yang terjadi (dari duit APBN, yang merupakan kumpulan pungutan pajak kita2 kan?)
Kalo ada tudingan, dana aspirasi ini dikoar-koarkan untuk nutupin berita kasus pajak, ya wajar dan ga ada salahnya juga. Dan saya percaya saja. Kasus penunggakan pajak ini udah dibelok2kan kemana-mana. Dilempar ke KPC padahal itu juga perusahaan Ical. Belakangan pengakuan Gayus ke penyidik bahwa dia memang dapet duit waktu ngurusin pajak perusahaan Ical, kayaknya memang sedang butuh isu lain untuk membengkokkan kabar ini.
Dipakailah isu dana aspirasi, Rp 15 miliar per anggota DPR per tahun. Heran juga, otak mereka di dengkul kali ya? Ga ngerti fungsi mereka duduk di lembaga legislatif, yang berarti ga megang duit untuk dana (alesannya) pembangunan. Itu kerjaan eksekutif, bodoh!
Ketika peluang mendapatkan dana ini menipis, partai kuning bau tai lalu meminta dana desa Rp 1 miliar per tahun. Ini akan jauh lebih mahal. Bener2 licik. Dan bodoh. Apa mereka ga tau kalo desa itu bagian dari struktur pemerintahan yang berarti mereka punya alokasi sendiri2? Kenapa Dewan sirkus yang ngurusin?
Langganan:
Postingan (Atom)