Selasa, 06 Juli 2010

Usai Ribut Celengan Babi, Bom Molotov Datang

Pekan lalu, majalah Tempo konon habis diborong oleh orang2 yang 'mirip' polisi. Bahkan ada yang jelas-jelas memakai mobil dinas polisi, mengangkut majalah dari lapak loper koran. Demi mendapatkan majalah ini, beberapa orang berinisiatif menjual fotokopian majalah dengan harga Rp 10 ribu.

Menurut saya, isinya bukanlah hal mengejutkan. Data yang dirilis Tempo adalah data dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Oleh Tempo, data itu kemudian dilengkapi dengan konfirmasi ke beberapa nama yang disebut memiliki rekening liar dengan isi yang tidak masuk akal. Mengapa tak masuk akal, karena jumlah itu sungguh tak sebanding dengan pendapatan perwira polisi yakni di bawah Rp 10 juta.

Sehingga agak mengherankan melihat reaksi polisi sedemikian keras sampai akan melaporkan Tempo secara pidana dan perdata. Tapi melihat isi laporan yang rasanya memang tak ada yang salah, polisi lalu mempermasalahkan covernya yang bergambar polisi menyeret tiga celengan babi. Katanya haram. Lha, celengan kok haram? Agama apa yang menyatakan celengan itu haram? Yang haram bukannya daging babi dan uang hasil korupsi? :p

Nah, berikut saya sarikan isi majalah Tempo soal rekening2 dan transaksi yang dicurigai PPATK itu.
1. Inspektur Jenderal Mathius Salempang, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, kekayaan: Rp 8,5 miliar dan US$ 59.842 (per 22 Mei 2009)
Tuduhan: memiliki rekening Rp 2,8 miliar dengan sumber dana tak jelas. Pada 29 Juli 2005, rekening itu ditutup dan Mathius memindahkan dana Rp 2 miliar ke rekening lain atas nama seseorang yang tidak diketahui hubungannya. Dua hari kemudian dana ditarik dan disetor ke deposito Mathius.
"Saya baru tahu dari Anda," begitu kata Mathius, 24 Juni 2010

2. Inspektur Jenderal Sylvanus Yulian Wenas, Kepala Korps Brigade Mobil Polri, kekayaan: Rp 6,5 miliar (per 25 Agustus 2005)
Tuduhan: Dari rekeningnya mengalir uang Rp 10.007 miliar, kepada orang yang mengaku sebagai Direktur PT Hinroyal Golden Wing. Terdiri atas Rp 3 miliar dan US$ 100 ribu pada 27 Juli 2005, US$ 670.031 pada 9 Agustus 2005.
"Dana itu bukan milik saya," kata Sylvanus, 24 Juni 2010

3. Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian, kekayaan: Rp 4,68 miliar (per 19 Agustus 2008)
Tuduhan: Melakukan transaksi dalam jumlah besar, tak sesuai dengan profilnya. Bersama anaknya, Budi disebutkan telah membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar.
"Berita itu sama sekali tidak benar," kata Budi, 25 Juni 2010

4. Inspektur Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian
Kekayaan: Rp 2,09 dan US$ 4.000 (per 24 Maret 2008)
Tuduhan: Membeli polis asuransi pada PT Prudential Life Assurance Rp 1,1 miliar. Asal dana dari pihak ketiga. Menarik dana Rp 700 juta dan menerima dana rutin setiap bulan.
"Itu sepenuhnya kewenangan Kepala Bareskrim," kata Badrodin, 24 Juni 2010

5. Komisaris Jenderal Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal
Kekayaan: Rp 1,587 miliar (per 2008)
Tuduhan: Menerima kiriman dana dari seorang pengacara sekitar Rp 2,62 miliar dan kiriman dana dari seorang pengusaha. Total dana yang ditransfer ke rekeningnya Rp 3,97 miliar.
"Transaksi mencurigakan itu tidak pernah kami bahas." (M. Assegaf, pengacara Susno, 24 Juni 2010)

6. Inspektur Jenderal Bambang Suparno, Staf pengajar di Sekolah Staf Perwira Tinggi Polri, Kekayaan: belum ada laporan
Tuduhan: Membeli polis asuransi dengan jumlah premi Rp 250 juta pada Mei 2006. Ada dana masuk senilai total Rp 11,4 miliar sepanjang Januari 2006 hingga Agustus 2007. Ia menarik dana Rp 3 miliar pada November 2006.
"Tidak ada masalah dengan transaksi itu. Itu terjadi saat saya masih di Aceh."
Bambang Suparno, 24 Juni 2010

Dan tadi pagi, saat saya terbangun, saya menerima berita, kantor majalah Tempo dilempari tiga bom molotov sekitar pukul 02.40 dini hari. Cukup sulit bagi saya untuk tidak mengaitkan peristiwa ini dengan berita di atas. Mulai main kasar rupanya....

Kamis, 24 Juni 2010

Koalisi Polisi+FPI=Bangke!

Ada teroris lagi. Ada porno2an. Ada banyak kasus korupsi. Ada piala dunia. Ada ribut2 FPI di Banyuwangi. Tapi yang paling menarik perhatian polisi, dan semua turun tangan ke sana, adalah kasus video porno. Si pelaku ditangkap, diperiksa fisiknya, diukur2 (katanya). Tapi yang dijadiin tersangka cuma si artis ngetop. Dulu, pelaku, yang juga politisi dan kini perempuannya mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, ga diapa2in. Kasusnya tenggelam begitu saja. Alasan polisi: mereka ga ngetop.

Dulu, FPI juga ga segarang sekarang soal video porno. Mungkin karena dulu yang rame adalah kasus2 pejabat dan anggota sirkus senayan yang berkantor di gedung pantat. Mungkin bagi FPI, moral artis lebih penting dijaga ketimbang moral pejabat.

Saya setuju perzinahan adalah dosa. Tapi apakah itu kejahatan? Bukan. Pelakunya sama2 suka. Dosa dan kejahatan adalah dua hal berbeda. Semua kejahatan adalah dosa tapi tidak semua dosa adalah kejahatan. Dosa adalah urusan manusia dan Tuhan adalah hakimnya. Sementara kejahatan, ditangani antar manusia bernama polisi, jaksa, hakim.

FPI muncul memerangi orang yang mereka kira komunis. Mereka juga katanya memusuhi pelaku video porno dan bahkan mengancam akan menjemput paksa mereka untuk dipenjarakan. Tapi FPI tak pernah sekali pun bersuara, apalagi memprotes, orang yang korupsi. Membela korban lumpur panas lapindo? Huh, mimpi!

Daripada membela korban lapindo, FPI memilih membela Tuhan. Apakah mereka mau mengambil alih pekerjaan Tuhan, menghukum orang2 yang berdosa? Kenapa mereka ga menghukum ketuanya lebih dahulu karena menyimpan gambar porno di rumahnya?

Sementara polisi, juga hanya memilih menangani kasus yang kameranya banyak. Terorisme, iya. Kasus video porno artis, IYA BANGET! Ke mana mereka ketika kasus korupsi marak? Ya ngumpet, mereka kan terlibat juga. Ke mana mereka ketika ada ribut2 FPI? Mereka seperti polisi di film India, datang paling belakang, dan tidak melerai. Sekasar apapun tindakan FPI, polisi ga pernah menghukum mereka. Polisi pasti tau FPI salah. Tapi polisi takut sama FPI. Ia kan?

Minggu, 13 Juni 2010

Kenapa saya percaya dana aspirasi bakal dipake membiayai Setgab?

Kalau ada tuduhan dana aspirasi akan digunakan untuk membiayai sekretariat gabungan bersama partai koalisi, itu sesuatu yang sangaaaat wajar dan masuk akal buat saya.

Kenapa?
Semua orang tentu tak akan lupa, bagaimana kelakuan orang2 dari partai kuning si bau tai ini, dan anggota dewan sirkus gedung pantat pada umumnya. Apapun bisa disulap agar terlihat masuk akal padahal masuk kantong sendiri.

Misalnya kasus Century. Kasus ini dibuat seolah ini sebuah dosa besar Sri Mulyani sehingga Sri Mulyani dituduh maling lalu mereka mengupayakan segala jalan agar menteri keuangan itu dicongkel. Di kemudian hari ketika Sri Mulyani benar2 hengkang ke Bank Dunia, mereka lalu ngomong: ya, kita berhasil menyingkirkan si kepala batu.

Contoh lain, dalam kasus lumpur panas milik si ketua partai. Berkat kepiawaian mereka2, kasus ini akhirnya ditangani pemerintah karena semburan lumpur panas berubah penyebabnya dari kelalaian pemilik menjadi musibah nasional. Enak banget, Lapindo merusak, rakyat yang bayar kerusakan yang terjadi (dari duit APBN, yang merupakan kumpulan pungutan pajak kita2 kan?)

Kalo ada tudingan, dana aspirasi ini dikoar-koarkan untuk nutupin berita kasus pajak, ya wajar dan ga ada salahnya juga. Dan saya percaya saja. Kasus penunggakan pajak ini udah dibelok2kan kemana-mana. Dilempar ke KPC padahal itu juga perusahaan Ical. Belakangan pengakuan Gayus ke penyidik bahwa dia memang dapet duit waktu ngurusin pajak perusahaan Ical, kayaknya memang sedang butuh isu lain untuk membengkokkan kabar ini.

Dipakailah isu dana aspirasi, Rp 15 miliar per anggota DPR per tahun. Heran juga, otak mereka di dengkul kali ya? Ga ngerti fungsi mereka duduk di lembaga legislatif, yang berarti ga megang duit untuk dana (alesannya) pembangunan. Itu kerjaan eksekutif, bodoh!

Ketika peluang mendapatkan dana ini menipis, partai kuning bau tai lalu meminta dana desa Rp 1 miliar per tahun. Ini akan jauh lebih mahal. Bener2 licik. Dan bodoh. Apa mereka ga tau kalo desa itu bagian dari struktur pemerintahan yang berarti mereka punya alokasi sendiri2? Kenapa Dewan sirkus yang ngurusin?

Rabu, 28 April 2010

Kalo Rita Aja Lolos, Kenapa Jupe dan Maria Eva Diributkan?

Semalem secara tak sengaja saya menyaksikan debat calon bupati di tvsatu. Kaget juga, sekelas pilkada aja bisa siaran langsung di tv nasional? Kaget juga ketika melihat iklannya, kok dukungan untuk salah satu kandidat, petinggi2 partai? Ngerti apa dengan kondisi daerah di sana?

Lebih kaget lagi waktu saya menyaksikan salah satu kandidatnya, OMG....dia kan, dia kan...? Tapi setelah melihat daerah yang menggelar siaran langsung dan tivi yang menyiarkan, saya segera mahfum. Oh, pantes!

Maaf maaf saja kalo saya sinis. Udah dari dulu saya begini. Sinis is my middle name, gitu istilah orang londo.

Sinis saya yang pertama: sekelas pilkada siaran langsung? Tapi segera pemakluman datang. Daerah penyelenggaranya adalah Kutai Kertanegara, daerah terkaya di Indonesia yang duit belanjanya Rp 3 triliun setahun. Wajar saja jika bisa menganggarkan Rp 2 miliar per desa per tahun. Apalagi jika cuma membayar siaran tivi Rp 250 juta untuk acara debat (menurut info temen saya di sana). Walopun jumlah orang miskin, sekolah rusak, juga tinggi di sana.

Sinis saya yang kedua: iklan dukungan petinggi partai. Ada AB! Ouh, makin mahfumlah saya kenapa tayangan ini ada di tv itu. Lalu ada AL, yang menteri itu. Ada W, mantan kandidat wapres. Ada uztad Zmz. Wow...taukah dia siapa yang sedang dia dukung dengan puji2annya itu? Geli rasanya.

Sinis saya yang ketiga: kandidat nomer enam itu pernah punya cerita heboh ketika video bokepnya beredar luas. Kalo ga salah, video itu terheboh setelah video Itenas. Sempat dilaporkan ke polisi karena katanya peredaran video itu disertai unsur pemerasan. Tapi tak jelas kelanjutannya. Si lelaki dalam video denger2nya kemungkinan besar sudah 'dilenyapkan'.

Bukan tak ada perlawanan ketika dia mencalonkan diri. Tapi semua bisa diredam dengan duit. Dan tidak sekali ini saja video itu dijadikan kampanye hitam bagi si calon. Ketika akan menjadi ketua organisasi sayap Golkar, ia juga dikecam. Jadi anggota DPRD juga dikecam. Apalagi ketika jadi calon bupati. Tapi akhirnya lolos juga dan bisa ikut berdebat semalem d tivi, mengenakan tutup kepala.

Jadi, kalo 'macam' dia saja lolos, kenapa harus meributkan Julia Perez alias Jupe dan Maria Eva? Bedanya cuma, Jupe lebih terkenal. Dan si calon di Kutai ini didukung para ketua partai. Didukung pula oleh Sultan di daerah itu. So, apalagi? Syaratnya cuma itu kan?

Oh iya, kabarnya, bapaknya si calon bupati itu, yang pernah bupati dua periode di sana (dan korupsi miliaran rupiah), sudah dikembalikan ke Kutai. Konon, setelah dirawat di RSPP, lalu ke Singapura, dia dikembalikan ke kampungnya karena menderita penyakit lupa, seperti Nunun. KPK sepertinya sama sekali tak berdaya dengan penyakit yang baru ngetren itu ya?

Senin, 26 April 2010

bosen

Sudah berbulan-bulan saya tak menulis di sini. Di blog sana juga jarang. Header blog udah lama hilang. Saya ga inget gambar itu saya titip dimana. Eh, tepatnya ga tau cara nyarinya. Terlalu banyak kejadian penting yang saya lewatkan. Saya ga akan menyalahkan jejaring sosial sebagai tempat beraktifitas yang baru. Karena nyatanya di sana saya juga cuma pembaca, bukan pengguna aktif. Sesekali emang ngikutin obrolan terkini, kalo lagi mood.

Kasus bom, penjara Artalita, kasus korupsi, pajak, KPK, Pansus DPR, bencana, tuding menuding politisi, pengekangan kebebasan berpendapat dan beragama, isu perkotaan seperti kasus Tanjung Priok kemaren, pencalonan kepala daerah yang unik-unik dan ga banget. Banyaaak sekali kasus dan isu seksi sekaligus menyebalkan yang saya lewatkan.

Mungkin bosen, saking banyaknya. Mungkin mulai bermasa bodoh, karena tak ada hal yang kunjung berubah. Mungkin mulai tak peduli, tak peka, dan lebih memilih sibuk memikirkan diri sendiri? Kapan punya rumah? Kapan punya duit banyak supaya emak dan bapak bisa berangkat haji?

..... :|

Awal2 saya tak melirik blog ini sebenarnya juga sedikit banyak sempat dipengaruhi kasus ibu Prita. Ada ketakutan untuk menulis di sini. Apalagi blog ini isinya...ya gitu deh. Kalo dulu orang mungkin hanya akan mencaci saya di kolom komentar. Tapi sekarang? Bisa dibawa ke pengadilan. Saya benar2 terkekang, penuh ketakutan.

Saya ingat seseorang (atau dua tiga orang) yang dulu sedemikian bencinya pada saya akibat tulisan2 di blog ini. Walau pada akhirnya semua yang saya tulis terbuka satu per satu. Kasus jaksa, kasus pajak, kasus Bakrie. Saya ga tau bagaimana sikap mereka sekarang terhadap saya. Mungkin senang karena saya berhenti ngeblog. Atau mungkin tengah meratapi yang dipenjara. Atau sudah hidup aman di luar negeri.

Ga ada maksud apa2. Saya nulis postingan ini karena sedang bosen saja. Tak ada lagi blog yang asik dikunjungi. Jadi saya kembali ke sini. Bosen!