Menengok Desa Eks Tapol (2)

Cerai dan tak Diakui Anak-anak

DERITA tak hanya dirasakan para tahanan poltik (tapol) yang dicap PKI oleh penguasa saat itu. Istri dan anak-anak yang mereka tinggalkan, tak kalah menderita batin. Ketika tulang punggung keluarga mereka dipenjara, mau tidak mau, mereka harus berjuang sendiri menghidupi anak- anak. Banyak yang tidak tahan dan akhirnya meminta cerai pada suami atau istri yang sedang menjalani hukuman, lalu kawin lagi. Tingkat pasangan yang bercerai malah hampir separuh dari jumlah tahanan sebanyak 165 orang yang kini bermukim di Desa Argosari, Samboja, Kutai Kartanegara

"Yang cerai, banyak, hampir separuhnya. Tapi itu bisa dimaklumi. Kasihan juga, mereka masih muda dan harus mencari nafkah sendiri. Tidak terbayangkan bagi kami bagaimana mereka bertahan hidup. Jadi lebih baik diizinkan cerai dan kawin lagi," tutur Untung, salah seorang tapol yang tinggal Argosari. Seperti rata-rata tapol lain, dirinya pun terpaksa bercerai dengan istri dan anak-anaknya. Setelah menetap di Argosari, Untung pun menikahi perempuan lain dan kini memiliki tujuh anak dari pernikahan keduanya.

Namun, ironisnya, hubungan dengan anak-anak dari istri pertamanya tak pernah baik lagi. "Anak-anak saya menjauh dan takut untuk mengakui kalau bapak mereka dituduh PKI. Sampai saat ini, anak laki-laki saya tidak mau bertemu dan istri pertama saya meninggal karena stress," kata Untung yang kini mengisi hari-harinya dengan berkebun.

Hal yang dialami Untung juga dirasakan Paelan. Anak-anak dari istri pertamanya bahkan menganggap dirinya telah meninggal dunia. Ketika anaknya menikah, dia tak diundang dengan alasan sama, malu bapaknya dituduh PKI. "Sekarang saya sudah menikah. Heran juga masih ada yang mau sama saya," ujarnya tersenyum sambil melirik istrinya, yang umurnya 14 tahun lebih muda.

Pengalaman almarhum Agustinus Rahmat, seperti diceritakan kawan-kawannya yang masih hidup, tak kalah menyakitkan. Hingga akhir hayatnya, tak sekalipun anak-anaknya mau bertemu dengannya. Cerita Supatmi lain lagi. Saat ditahan, dia baru saja melahirkan. Anaknya belum berumur tiga bulan. Sementara anaknya yang lain masih kecil-kecil. Terpaksa, anak yang baru dilahirkannya itu dibesarkan di penjara. "Di barak perempuan, ramainya seperti pasar, sebab kami membawa anak-anak kami ke penjara agar mereka bisa mendapatkan ASI. Anak saya sampai umur tiga tahun baru saya kembalikan ke rumah," ceritanya.

Karena ibu-ibu itulah yang menjadi tahanan, otomatis anak-anak mereka tak mendapat jatah makan. "Mereka dikasih ASI saja, karena jatah makan kami pun kadang hanya nasi putih," cetusnya lirih. Kini, setiap kali Supatmi bercerita tentang pengalaman hidupnya, anak perempuan yang dibesarkannya di penjara selalu memohon untuk tidak mengingat cerita kelam itu lagi. "Anak saya selalu bilang, Bu, jangan ingat-ingat lagi yang lalu-lalu. Pedih. Umur tiga tahun berarti dia masih bisa mengingat masa kecilnya," kata Supatmi. Keluar dari penjara, Supatmi pun langsung menerima surat cerai. "Mau apalagi, rumah tangga saya tidak utuh lagi. Ketika dipenjara, saya hanya dijenguk keluarga dua kali," imbuhnya. Supatmi pun akhirnya menikah dengan sesama tapol namun hampir dua bulan lalu suaminya meninggal dunia.

Meski cerita dari desa eks tapol diwarnai kisah perceraian dan ditinggalkan anak-anaknya, masih ada segelintir cerita hubungan suami istri yang tetap utuh. Ny Soekarni, istri Ismary, salah satunya. Dia rela menunggu suaminya selama 20 tahun. "Saya sudah berkali-kali menyuruh dia nikah, tapi dia tetap nunggu saya. Sama sekali tidak terbayangkan bagaimana dia menghidupi empat anak kami dan tetap bisa menjenguk saya di tahanan setiap Sabtu," kata Ismary.

Sambil tersenyum, Soekarni mengisahkan perjuangannya. "Saya bekerja di keluarga bule Prancis, bos salah satu perusahaan minyak asing di Balikpapan," ujarnya. Soekarni pun terpaksa mengarang cerita bahwa dia ditinggal kawin suaminya di Jawa agar bisa tetap bekerja pada keluarga bule itu. Suatu hari, ketika Ismary bebas dan keluarga bule itu mengunjungi rumah mereka di Argosari, barulah cerita sebenarnya terungkap.

Di desa Argosari mereka kini bisa berkumpul lagi. Hidup seadanya dari hasil kebun. Rumah yang didiami Soekani tak memiliki jaringan listrik. Untuk alat penerangan malam hari mereka menggunakan lampu teplok. Genset pemberian anaknya baru dua kali digunakan sejak enam bulan lalu. "Itupun dinyalakan kalau kebetulan ada yang lewat di depan rumah dan bisa dimintai tolong," ujar Ismary. Kamar mandi pun akhirnya ditempatkan di ruang tamu sebab tubuh tua mereka tak mampu lagi bolak balik ke belakang rumah. (bersambung)

Menengok Desa Eks Tapol (1)

Dihukum Tapi tak Tahu Kesalahan

TANGGAL 11 Maret 1966 adalah tonggak berdirinya orde baru yang dipimpin Soeharto setelah diterbitkannya Supersemar oleh Presiden Soekarno. Ribuan bahkan ratusan ribu orang di negeri ini mengalami ketidakadilan pada awal-awal pemerintahan tersebut, khususnya mereka yang dituduh terlibat peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI). Namun tak banyak yang tahu, daerah pembuangan para tahanan politik (tapol) ini, bukan hanya Pulau Buru, tapi juga di sebuah desa terpencil di Kalimantan Timur bernama Desa Argosari. Untuk mengetahui lekuk liku kehidupan mereka saat ini, saya mengunjunginya pekan lalu.

Matahari bersinar cukup terik. Namun angin padang ilalang di area bekas hutan lebat Desa Argosari, bertiup kencang. Tubuh tua Ismary Musran, 75, tak sanggup menahan tiupan angin, beranjak menutup pintu. Sementara istrinya, Soekarni, 45, berlalu ke belakang dan keluar lagi dengan mengenakan jaket rajutan warna hijau. Tangannya membawa nampan berisi enam gelas teh manis hangat.

Pasangan ini adalah warga Desa Argosari, Kecamatan Semboja, Kutai Kartanegara yang telah menetap di sana sekitar 20 tahun. Sejak 1977, bersama sekitar 165 mantan tapol menghuni daerah seluas 2.000 hektar tersebut yang sengaja dialokasikan oleh Gubernur A Wahab Syahrani sebagai wilayah program rehabilitasi tapol.

Jarak Desa Argosari dari pusat Kota Balikpapan sekitar 45 kilometer yang berbatasan langsung dengan kelurahan paling ujung Balikpapan, Kelurahan Teritip. Meski berada di daerah terkaya di Kaltim, jalan masuk desa ini tak tersentuh aspal. Tanah liat merah membuat jalan berlumpur seperti kubangan kala musim hujan, terutama sejak truk-truk pengangkut batu bara berseliweran di daerah savana ini. Di desa yang sama, terdapat area lokasi latihan perang TNI satuan infanteri dari Kodam Tanjung Pura.

[Oh iya, tubuh kami sempat belepotan lumpur ketika ban mobil terjebak dalam lumpur. Kami pun bermandi keringat mendorong mobil. Tapi kata teman-teman, baju bergambar Mao Tse-tung yang saya kenakan --dan banyak diminta warga di sana-- paling bersih dibandingkan teman lain, hehehe. Soal truk2 pengangkut batu bara yang seliweran itu, konon dari tambang ilegal yang dibekingi instansi berbau militer. Tak heran kalo truk2 itu tidak pernah berani mengangkut batu bara hingga jalan besar dan batu bara yang diangkut dimasukkan dalam karung2 plastik. Belum ada waktu dan nyali menyusuri mining ilegal ini. Munir aja yang punya tujuh nyawa bisa mati...]

Rumah sederhana berdinding batako dan papan milik Ismary, tempat yang kami kunjungi pertama kali. Ismary adalah salah satu korban ideologi dan hidup dalam kurungan rezim orde baru selama hampir 20 tahun. Pasca pembunuhan para jenderal yang dikenal dengan peristiwa G30S/PKI di Jakarta, penahanan orang-orang yang telah 'dicap' juga berlangsung di Balikpapan. Suatu malam di Bulan Februari ketika Ismary tengah meronda, tiba-tiba dicokok serombongan prajurit dan diangkut dengan truk.

"Saya tidak pernah tahu kesalahan saya apa. Saya ditahan tanpa pemeriksaan, dituduh membakar pabrik lilin, dituduh sebagai PKI," kenangnya. Kala itu, Ismary bekerja di Kantor Pertamina Balikpapan dan aktif di organisasi pekerja migas. "Tapi tidak semua orang serikat pekerja itu PKI walaupun di sana memang ada orang PKI. Itu yang menyakitkan, karena rezim Soeharto mem- PKI-kan semua orang seperti saya meski jelas-jelas mereka tidak terlibat apapun," ujarnya geram.

Tapi seperti korban lainnya, kemarahan seperti itu hanya bisa ditelannya bulat-bulat. Selama interogasi dan penahanan, siksaan secara fisik terus mendera. Sepatu lars para tentara menyisakan luka abadi di tubuh dan hati mereka. "Saya ini ompong bukan karena tua, tapi karena gigi saya rontok diinjak-injak tentara," ujar Paelan, 63, korban lain, dengan nada tinggi.

"Makanya saya jengkel benar kalau lihat tentara dan melihat pemerintahan sekarang ini. Mereka benar-benar tidak pernah menghargai jasa dan pengabdian yang pernah kami berikan pada negara," lanjut Paelan, masih dengan nada berapi-api. Bukan tanpa sebab Paelan segeram itu. Sebelum ditahan selama tujuh tahun oleh rezim berkuasa, Paelan dan 50-an tapol lainnya adalah tentara yang menjalankan disiplin ketentaraan sepenuhnya. "Saya tidak penah tahu menahu mengenai PKI, tiba-tiba saya ditahan dan dituduh PKI. Berarti saya ini PKI sejati karena yang mengesahkan saya sebagai PKI adalah Kodam," ujarnya keras.

Pengalaman yang dirasakan Untung, tidak jauh beda. Meski bernama Untung dan masa itu berpangkat Kopral II Batalyon Infanteri 612 (Manggar sekarang), nasibnya sungguh tidak beruntung. Gara-gara aktif di kelompok Ludruk Gaya Muda, suatu pagi, Untung diangkut dengan truk untuk menjalani pemeriksaan lalu ditahan sejak 16 Maret 1970 hingga Desember 1977.

Ironisnya, yang memeriksa dirinya adalah orang PKI bernama Mulyono, dari Commitee Central (CC, semacam pengurus pusat di Jakarta). Menurut informasi dari teman-teman tahanan lainnya, Mulyono sengaja direkrut oleh tim Litsus TNI untuk memeriksa para tahanan. "Maka pesan saya pada anak muda, di organisasi manapun, akan terjadi kristalisasi. Selalu ada yang teguh pada pendirian dan ada yang berkhianat, jadi jangan kaget lagi," imbuh Ismary mengingatkan.

Tahanan tidak hanya didominasi kaum lelaki, tapi juga perempuan. Supatmi, 64 salah satunya. Supatmi adalah penduduk Tanah Grogot. Sekitar tahun 1965, dirinya didatangi Gerwani untuk direkrut sebagai anggota. Namun Supatmi menolak. Tak lama berselang, aparat menangkapnya, menahannya di Tanah Grogot selama dua tahun, dilanjutkan di Balikpapan selama lima tahun. "Rupanya nama saya dicatat orang-orang Gerwani, padahal saya bukan anggota mereka dan tidak tahu apa-apa soal mereka. Kok malah saya ditahan," katanya setengah bertanya dengan mata berkaca-kaca. (bersambung)

versi sopan dan ga narsis bisa dibaca di sini, edisi 11 Maret 2007

negeri macam apa

aarrrgghhhh...
negeri macam apa?
Manggarai belum terima bantuan
Padang berguncang dan mayat terus berjatuhan
Kini Jogja
lagi
Padahal belum sembuh luka Puting Beliung dan gempa
aaarrrgghhhh...
benar,
bencana-bencana ini seperti arisan
kita tinggal menunggu giliran

[Tapi masih banyak saja orang yang tega bermain dalam bencana. Mengirim pesan2 menjebak korban. Menjarah harta di rumah2 kosong. Agung Laksono, masih juga sempat 'balas dendam' atas Adam Air dengan buru2 mengomentari Garuda. Ical masih cuek pada korban2 Lapindo. Lalu pejabat lain, tetap berlomba2 mengumpulkan harta benda dari pundi2 yang bukan haknya. Penjarah2 buas itu, masih juga merusaki hutan. Negeri macam apa ga ada kapoknya?]

Sinetron, Arisan dan Ketua Adat

Belang2 pada tubuh yang seolah mulus tanpa cacat suatu hari pasti tersingkap. Kearoganan karena berilmu tinggi, suatu saat pasti menuai hasil. Begitulah pesan moral sinetron yang dilakonkan bapak menteri yang pinter, penantang duel ketua KPK yang kini telah didamaikan secara adat oleh Ketua Adat.

Ini bukan sinteron yang baik buat anak2, seharusnya postingan gw berlabel BO (Bimbingan Orangutan). Karena, sepertinya sinetron ini mengandung unsur balas dendam. Setelah aksi lapor melaporkan dan periksa memeriksa antara KPK dan Yusril lalu bersalaman di depan ketua adat, kini KPK mengendus kepintaran Yusril yang lain.

Ketika bapak yang pinter itu menjabat Menhukham, kantor pengacara miliknya, ternyata juga ngurusin duit2nya Tommy yang ratusan miliar di Inggris itu. Tapi kasus itu emang baru rame skarang setelah mulai disidangkan. Tapi yang bikin bingung, jumlah duitnya nambah terus. Perhatiin aja di postingan gw sebelum2nya, jumlah duitnya ga pernah sama.

Tapi sumbernya sih, keknya sama dan bisa ditebak. Dari hasil menipu petani cengkeh, --jadi inget bapak dan kebun cengkeh kami-- kasus GORO, --kalo ini, ingetnya si belut Nurdin Halid-- kasus mobil Timor --sepertinya dananya diambil dari Yayasan Supersemar, (Membidik Soeharto, Lalu Mati) yang seharusnya buat beasiswa anak2 Indonesia-- dan masih banyak lagi.

Ternyata, sebelum kasus ini diributkan, udah pernah ada pencairan dana (keknya Rp 90 miliar) duit Tommy yang diurusin sama kantor pengacara Ihza and Ihza itu. Padahal, yang jadi masalah sekarang, duit itu ga boleh dicairkan karena bank di Inggris sana curiga duit2 Tommy itu hasil korupsi. Kalo ga ada keterangan dari Pemerintah RI, duit itu ga bisa cair. Trus napa ada Rp 90 miliar itu?

Yup, itulah hebatnya pejabat negeri ini kalo udah urusan duit. Sulap sana sulap sini, suap sana suap sini, lempar sana lempar sini, aman! Yang bikin aturan ya mereka, yang melanggar ya mereka juga. Penjara? Nanti dulu. Banyak pasal yang bisa dipake buat berkelit. Masih banyak kambing hitam lagi merumput. Kalo saja kambing2 ngerti bahasa manusia, gw pengen ngajak mereka demo menuntut nama baik mereka dibersihkan. Selalu aja mereka jadi kambing hitam, padahal ada juga yang putih.

Sekjen Dephukham udah ditahan KPK (tapi langsung sakit). Sebelum2nya, kasus2 di departemen biasanya emang diawali dengan ditahannya Pimpro, trus Sekjen, trus abis itu menterinya. Contohnya mantan Menag Said Agil, trus Pak Rokhmin Dahuri (duh, nasibmu Pak). Tapi gw lom yakin, Yusril bakal mencicipi penjara. Belut sih, licin dan...arogan! Mmmm...tapi kalo misalnya dia bisa dijebloskan juga, semoga jadi berjenjang sampe atas banget, sampe ketua adat. Kan ketua adat yang ngasih izin PL. Ketua adat juga pasti tau banget soal kasus penculikan aktivis....!

Selain heboh duit Tommy, konon, BPK juga nemuin 1.303 rekening gelap di beberapa departemen. Nilai duitnya sekitar Rp 8,5 triliun, gila! Rekening giro ada 680 (nilainya Rp 7,2 triliun) dan 623 rekening deposito (nilainya 1,3 triliun). Departemen yang paling banyak rekening gelapnya, ini nih, Dephan 96 rekenening (duh, padahal rumah2 pensiunan tentara dimana2 digusur tuh oleh para jenderal), Depkes 49 (wadoh, jadi inget showroom mobil mewah Bu Menteri), Dephukham 36 (tuh kaaan?), Dephut 34 (wayooo, maen kayu ya?), Deplu 23 (tip jadi guide anggota sirkus kali ya), Depnaker 13 (awas muntah belatung abis makan duit buruh) dan masih banyak lagi yang laen.
Ternyata negeri ini bener2 kaya ya? Ada triliunan yang diumpetin dan korban longsor Manggarai belum dapet bantuan? Kini, Sumbar juga???

*) bencana datang beruntun seperti arisan. kecewa mendera tapi kita tinggal menunggu giliran.

Mimpi Buruk Bapak Menteri

Lagi2 acara TV, Republik Mimpi bakal disomasi oleh Menkominfo. Ga abis2 nih urusannya. Udah nyuruh orang pake KTP kalo ke warnet, warnet ga boleh pake sekat, imel orang dipantau isinya, nomer tilpun diregistrasi biar terpantau, sekarang untuk kedua kalinya, acara Republik Mimpi (sebelumnya kalo ga salah namanya Republik BBM yak?) bakal disomasi lagi.

Alasan Pak Menteri, tayangan itu sangat berpotensi merusak pemikiran masyarakat Indonesia, karena secara filosofis tayangan itu sangat buruk. Hueks...bukankah statement ini bisa bikin mati ketawa juga? Eh, masih ada tambahan. Kata Pak Menteri lagi, masyarakat Indonesia dianggap belum punya edukasi yang bagus untuk menerima tayangan seperti itu. Beda ma Amrik, katanya tayangan kek gini dapat perhatian masyarakat karena demokrasi di sana udah jalan 200-an tahun.

Kalo presiden diolok2, mo dibawa kemana negeri ini, tanya Bapak Menteri. Effendi Ghozali pun dicela. Katanya, pantes ga jadi ilmuwan, tapi joker, soalnya dia ga bisa ngasih tayangan yang mendidik malah merusak tatanan masyarakat. Oalah...gw bukan ngipas2in Pak Effendi lho ya...hahaha, tapi katanya Pak Menteri lebih suka nonton Empat Mata-nya Tukul.

Ini sapa sih yang merasa dilecehkan? Gus Dur katanya nggak tuh! Mmm...kalo acara ini jelek, kok bisa dulu dianggap talkshow terbaik se Asia? Dan kalo ratingnya ga bagus, ga mungkin acara ini ada terus. Kenapa ga sinetron2 yang menjual mimpi2 aja yang disomasi dan dilarang? Atau acara gosip2 seleb yang sama sekali ga edukatip itu aja yang dilarang?

Lagian setau gw, soal larang melarang tayangan bukan tugasnya Departemen Penerangan versi Kabinet Indonesia Bersatu. Itu wewenangnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Kalo Depkominfo, keknya tugasnya nyebarluasin tayangan presiden lagi rapat di atas Kapal Fery dan Wapres lagi rapat di atas kereta. Maksud looohhhh??? Mo nyuci otak orang2 bahwa kapal dan kereta aman2 aja? Ya jelas amanlah dulz....lha yang numpang orang nomer satu kok. Pelayanannya pasti bedalah! Kalo perlu, hari itu ga ada yang jualan di stasiun, semua orang di kapal pake pelampung, dsb dsb, pokoknya serba bagus.

Tugas laen Menkominfo: menyebarkan daftar gaji terbaru para anggota sirkus yang katanya menghemat uang negara setelah PP 37/2006 direvisi. Hasilnya: tunjangan komunikasi intensif dan belanja operasional DPRD dipatok berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Kalo KKDnya tinggi, untuk DPRD provinsi jumlahnya Rp 35 juta per bulan untuk ketua, wakilnya Rp 25 jutaan, dan anggota Rp 15 jutaan. Di DPRD kota/kabupaten, ketuanya Rp 24 jutaan, wakilnya 17 jutaan dan anggotanya Rp 12 jutaan sebulan.

Keknya ga ada bedanya deh sama yang kemaren sebelum revisi (dan bikin anggota2 sirkus ngamuk2). Juta2an juga. Lagian, masih ada cara lain kok buat anggota sirkus kalo mo nambah2 pendapatan. Konon, pejabat2 daerah kaya, kalo pengen kasusnya di KPK ga diutak-atik lagi, tinggal 'nyuapin' para anggota sirkus. Ada lho katanya, Gubernur Anu, nyetor Rp 2,75 M karena dijanjiin para anggota sirkus bisa menghentikan penyidikan di KPK.

Woi, jadi panjang neh omongan soal gaji orang2 sirkus itu. Balik ke Republik Mimpi, keknya Pak Menteri abis nonton Republik Mimpi jadi mimpi buruk ya? Takut tim kreatipnya acara itu nemuin orang yang mirip dia, trus diolok2in juga. Hahaha....jadi ga sabar pengen liat kembarannya Pak Menteri di Republik Mimpi...